SURABAYA | duta.co – Penurunan prevalensi angka stunting menjadi fokus pemerintah di 2023 mendatang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menjadi lembaga yang ditunjuk untuk mengatasi masalah ini, melakukan berbagai langkah.
Itu dilakukan untuk bisa mencapai target penurunan prevalensi angka stunting di 2024 mendatang hingga di angka 14 persen, sesuai target pemerintah, berdasarkan Perpres 72/2021.
Koordinator Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto mengatakan langkah yang dilakukan BKKBN Jatim adalah dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Stunting (RAN PASTI).
Satu di antaranya adalah mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemudian kecamatan dan desa.
Selain itu, kata Sukamto, BKKBN membentuk satuan tugas (satgas) stunting. Satgas ini dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kemudian dari hulu adalah dibentuknya Tim Pendamping Keluarga. Di Jatim sendiri, BKKBN telah merekrut sebanyak 93.729 orang menjadi Tim Pendamping Keluarga,” katanya.
“Satgas ini terdiri dari bidan, tim penggerak PKK desa, juga kade keluarga berencana (KB) di tingkat desa ini menjadi tim pendamping keluarga, yang tugasnya mendampingi keluarga,” kata Sukamto.
Tim pendamping keluarga ini, bertugas memberikan pendampingan pada calon pengantin, ibu hamil, Iibu menyusui dan keluarga yang memiliki balita usia 0 sampai 23 bulan.
“Artinya kalau ada keluarga keluarga beresiko stunting, maka satgas harus mendampingi, mulai dari hamilnya, bagaimana pengasuhannya. InsyaAllah nanti, ini juga sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting di Jawa Timur,” tandas Sukamto. ril/end
