SURABAYA | duta.co – Ketua Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono SH merasa heran, sudah seminggu suratnya yang dikirim ke DPRD Provinsi Jawa Timur, hingga Selasa (21/7/2020) sore, belum dijawab.
“Kok lama sekali tidak dijawab. Saya tunggu-tunggu belum ada jawaban. Kalau tidak dijawab, SCWI kirim surat lagi, lalu turun lapangan. Kami sudah siap turun 65 desa yang diduga jadi lahan kunjungan kerja (Kunker) akal-akalan,” demikian Hari Cipto Wiyono SH kepada duta.co.
Menurut Cipto, ini penting, karena dana kunker itu berasal dari APBD, uang rakyat. Kalau kita diam saja, maka, sama halnya membiarkan uang rakyat jadi bancaan. “Dalam kondisi covid-19 seperti ini, semua harus prihatin. Jangan justru memanfaatkan situasi,” jelasnya.
Seperti diberitakan duta.co, kunjungan kerja (Kunker) Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, terkait monitoring perkembangan Covid-19 dan pendampingan dana desa di 65 desa dari 20 kabupaten/kota di Jawa Timur diduga SCWI akal-akalan.
Ini kemudian dilaporkan oleh Ketua Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono SH ke Ketua DPRD Jatim. SCWI mengaku telah melakukan investigasi atas kunker tersebut. Data yang dipegang valid.
Hasilnya? “Kami dapat informasi Ketua Komisi A menginap di suatu hotel di Surabaya. Tidak ada kunjungan kerja, tetapi, para kepala desa itu dipanggil untuk menghadap di hotel tersebut, keperluannya tanda tangan,” demikian disampaikan Hari usai menyampaikan surat laporan.
Masih menurut Cipto, ia juga mendapat informasi kalau Bakorwil Pamekasan yang notabene bakal calon Bupati di sana, ikut serta terlibat dalam penggunaan dana kunker. “Informasi ini harus didalami. Karena itu, kami laporkan ke Ketua DPRD,” jelasnya.
Surat itu juga ditembuskan ke lembaga terkait. Seperti Gubernur Jawa Timur, Kejaksaan, bahkan Bakorwil Pameskasan (Fattah Jasin red). Surat SCWI ini, sempat mendapat reaksi keras. Komisi bidang hukum dan pemerintahan DPRD Jatim berencana akan melaporkan balik ketua Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono.
SCWI dianggap telah melakukan pencemaran nama baik lembaga dan anggota DPRD Jatim terkait tuduhan tanpa bukti terhadap kegiatan kunjungan kerja Komisi A untuk monitoring perkembangan covid-19 dan pendampingan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19.
Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah mengaku kaget atas munculnya pemberitaan di salah satu media terkait laporan SCWI tentang kunker Komisi A DPRD Jatim ke Bakorwil Madura di Pamekasan beberapa waktu lalu, karena dituduh ketua SCWI menyalahi aturan bahkan dianggap fiktif.
“Tuduhan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Kegiatan itu benar-benar dilakukan sesuai aturan. Bahkan teman-teman media juga ikut meliput kegiatan di Bakorwil Pamekasan dan banyak media yang memberitakan kegiatan tersebut,” kata Hadi Dediansyah saat dikonfirmasi Jumat (10/7/2020).
Menurut politisi asal Partai Gerindra, tuduhan tak berdasar itu tak perlu dibesar-besarkan karena bisa jadi hanya ingin membuat sensasi. Namun diakui Hadi banyak anggota Komisi A DPRD Jatim yang tidak terima dengan pelaporan tanpa bukti dari SCWI tersebut.
“Komisi A mengusulkan akan membentuk tim hukum yang diketuai Andi Firasadi SH untuk melaporkan balik SCWI karena telah melakukan pencemaran nama baik lembaga DPRD Jatim khususnya Komisi A DPRD Jatim,” jelas wakil ketua Komisi A DPRD Jatim.
Pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan sekretariat DPRD Jatim terkait kegiatan kunjungan kerja tersebut. Hasilnya, lanjut Hadi Dediansyah sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
“Terus terang kami khawatir terpancing dengan ulah SCWI karena bisa jadi mereka sengaja ingin menjadikan kepala Bakorwil Pamekasan Fattah Jasin yang kebetulan akan maju di Pilkada Sumenep sebagai sasaran tembak tapi melalui kegiatan Komisi A DPRD Jatim,” ungkapnya.
Rencana lapor balik dari komisi bidang hukum dan pemerintahan DPRD Jatim, belum dilakukan. Bahan SCWI merasa heran, mengapa suratnya belum ditanggapi. Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Mayjen TNI (Purn) Estu Hari Subagio belum berhasil dikonfirmasi. Sampai berita ini diturunkan, wartawan duta.co yang biasa meliput kegiatan DPRD Jatim, belum mengirimkan tanggapan. (ud)
