SURABAYA | duta.co – Sejumlah baliho yang memajang gambar Walikota Tri Rismaharini Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menuai sejumlah kritik.
Praktisi hukum asal Surabaya, Abdul Malik, menilai Pemasangan gambar Risma juga dikhawatirkan membuat ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemkot Surabaya.
“ASN di Pemkot Surabaya bisa tidak netral, karena pimpinannya seperti itu. Mereka yang tidak mematuhi wali kota, takut dikenakan sanksi, sehingga mereka sudah tidak netral lagi. Oleh karena itu, baliho APK bergambar Risma harus segera dicopot,” katanya, Senin (28/9/2020).
Abdul Malik minta Bawaslu menertibkan baliho tersebut. Jika tidak, Risma yang harus mundur dari posisi Wali Kota Surabaya agar netral dan menghindari penyalahgunaan wewenang di Pilwali Surabaya 2020.
Pemasangan gambar atau foto wali kota Risma di paslon Eri-Armuji (ErJi) di berbagai APK harus ditindak tegas oleh Bawaslu, Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya
“Bu Risma tahu tapi dibiarkan. Ini harus ditindak tegas. Bawaslu, Linmas dan Satpol PP harus bertinda tegas dan mencopot APK paslon yang memasang foto atau gambar wali kota Risma. Karena ini pelanggaran,” tegasnya.
Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur ini menduga, ketidaknetralan wali kota Risma yang lebih condong ke Eri, bisa mengarah ke penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta tindak pidana korupsi. Karena perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2020 disusun di era Eri saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
“Polisi, kejaksaan harus turun menyelidiki. Dan KPK harus memantau. Aparat penegak hukum tugasnya bukan hanya penindakan, tapi juga melakukan pencegahan. Penggelontoran dana PAK APBD pada proyek-proyek itu wajib dipelototi, wajib diantisipasi. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” jelas Malik.
Warga Surabaya utara ini menegaskan kembali, jangan memasang foto Wali kota Risma bersanding dengan paslon Eri Cahyadi di APK adalah tidak bagus. Jika Wali kota Risma memang berniat ingin membantu mantan anak buahnya di pemkot ikut running di Pilwali Surabaya 2020, maka Risma harus dengan berani dan jentelmen mundur dari posisi wali kota, dan menyerahkan pelaksana tugas atau Plt Wali Kota Surabaya kepada wakil wali kota Wisnu Sakti Buana.
“Kalau memang mau membantu Eri Cahyadi, Bu Risma ya harus mundur saja dari Wali Kota Surabaya. Itu lebih jentelmen. Kasihkan Plt wali kota kepada Whisnu Sakti Buana (sekarang Wakil Wali Kota Surabaya). Ojok digandoli tok ngono. (Jangan berat melepaskan jabatan wali kota),” katanya.
“Kalau Bu Risma ingin mengawal anak emasnya (Eri Cahyadi) di pilwali, ya harus mengundurkan diri dari wali kota dan memilih menjadi ketua tim suksesnya Eri. Itu yang benar. Lebih jentelmen dan jelas arahnya,” tegas Malik yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Zal
