LAMONGAN | duta.co – Isu kenaikan harga BBM nendapat penolakan dari masyarakat dari berbagai kalangan. Kini, giliran puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan mendatangi Kantor DPRD setempat, Kamis (1/9/2022). Mereka menolak keras rencana kenaikan harga BBM.
Puluhan mahasiswa ini mulai aksinya di halaman Lamongan Sport Center (LSC) atau GOR Lamongan. Mereka berorasi di tempat ini. Setelah peserta terkonsentrasi, baru melakukan aksi longmarch dan berorasi menuju gedung DPRD Lamongan. Sebagaimana aksi-aksi lainnya, puluhan mahasiswa ini juga membentangkan poster dan pamflet yang berisi tuntutan mereka.
Beberap pamflet itu tertulis kalimat “Gak diajak jalan sama ayang … soalnya BBM naik” “Mahar boleh naik BBM & listrik jangan” dan “Nggak diajak ayang Healing karena BBM naik” serta beragam pamflet lainnya. Mereka melanjutkan orasinya setelah tiba di depan gedung dewan.
Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan penolakannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Selain itu, puluhan mahasiswa itu juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. “Kami menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kami juga minta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (Migas),” kata korlap aksi Helmi Tantowi Yahya dalam orasinya.
Bukan hanya itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah, agar bisa memberikan subsidi kepada masyarakat dan tepat sasaran. “Jangan subsidi untuk rakyat, digunakan sebagai ajang korupsi,” ungkapnya.
Mahasiswa juga minta untuk pemberantasan mafia migas. Menurutnya, para mafia migas yang menyebabkan pemberian alokasi BBM Subsidi tidak bisa tepat sasaran, karena ada penimbunan dengan minyak dan gas. “Kebijakan pemerintah sering kali merugikan masyarakat, banyak masyarakat Indonesia yang berada digaris kemiskinan,” katanya.
Pemberian hak kepada masyarakat Indonesia, cetusnya, masih banyak yang timpang, karena banyaknya generasi muda yang belum bisa mengenyam dunia pendidikan. “Indonesia saat ini juga masih dalam masa transisi pemulihan pasca pandemi, kok negara malah berupaya untuk meningkatkan harga BBM dengan alih-alih sebagai wujud alokasi subsidi yang tepat,” tandasnya.
Puluhan mahasiswa ini kemudian ditemui ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, yang mengapresiasi aksi mahasiswa ini. Ghofur menyebut, pihaknya juga akan memantau langsung bagaimana kebijakan tersebut berimbas ke masyarakat.
“Terima kasih atas atensi para mahasiswa HMI Lamongan dalam mengawal kebijakan pemerintah ini. Dengan adanya kegiatan aksi ini kami berharap bisa memberikan penilaian objektif bagi kebijakan yang diambil pemerintah pusat,” ungkap Abdul Ghofur di hadapan para mahasiswa.
Bukan hanya itu, Abdul Ghofur juga membacakan dan melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan mahasiswa, yang intinya menyetujui tuntutan mahasiswa. Usai menyaksikan ketua DPRD Lamongan membubuhkan tanda tangan, peserta aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dalam kawalan petugas keamanan yang mengawal mahasiswa sejak aksi dimulai. (dam)
