PONOROGO | duta.co – Iringan lagu Subhanul Wathan yang dibawakan oleh ibu-ibu PKK, menyambut kehadiran Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni berserta rombongan, di paseban Desa Maguwan, Sambit, Ponorogo, Rabu (9/10). Hari itu bukanlah acara pertemuan warga Nahdliyin, melainkan acara ‘tilik desa’ Bupati Ponorogo. Bersama Wabup Soedjarno, dan para kepala OPD, untuk pertama kalinya melakukan tilik desa tahap 2, setelah 2017 lalu.
Desa Maguwan yang berada di Kecamatan Sambit, Ponorogo hari itu menyambut tilik desa bupati dengan riang gembira. Seni asli reyog Ponorogo pun ditampilkan selain produk unggulan yang dipamerkan. Mulai dari hasil produksi kopi, dompet kulit, genteng. Dan yang menggembirakan lagi hati itu warga Maguwan panen buah melon seluas 60 hektare.
“Kami harapkan kehadiran pak Bupati bisa memotivasi kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Hasil pertanian melon bisa menjadi ikon Desa Maguwan, karena lokasi persawahan untuk tanaman melon ini mencapai 60 hektare. Jika dalam 1 hektare keuntungan bisa menghasilkan Rp 30 juta, bisa dibayangkan jika dikalikan dengan jumlah luasan wilayah produksinya,” ujar Sunarwiyati, Kepala Desa Maguwan. Melon produk Maguwan ini, diakui Sunarwiyati, rasanya manis dan nikmat.
Dalam kesempatan itu Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengatakan, untuk pembangunan 2021 pemerintah focus pada pembangunan sumber daya manusia dan pendapatan petani. Untuk mengairi sawah-sawah penduduk, kini banyak berharap kepada Waduk Bendo, Sawoo yang pengerjaannya selesai pada 2020 mendatang. Di mana waduk ini akan mampu mengairi 60 persen dari 75 ribu hektare lahan pertanian di Ponorogo .
“Ketika ( waduk Bendo) sudah (jadi), maka 60 persen untuk (mengairi) lahan pertanian di Ponorogo. Ada 75 ribu hektare lahan yang 45 ribu hektare pertanian akan teraliri oleh air dari waduk Bendo. Moga-moga waduk Bendo segera selesai dan segera berfungsi 2020,” ujar bupati dihadapan wakil bupati, kepala OPD , kades Maguwan dan masyarakat setempat.
Menurutnya, pada 2021 focus pembangunan sudah ebrubah bukan lagi dari infrakstruktur tapi lebih kepada peningkatan pendapatann petani, dan pembangunan SDM. “Akan kita didik anak-anak kita untuk jadi anak yang unggul dan siap ditarungkan di lapangan,” imbuh bupati.
Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Bupati Ipong mengatakan, sudah diberikan per 1 Oktober yang besarannya setara dengan ASN 2a. Untuk memberikan kesejahteraan para perangkat ini pemerintah kabuapten Ponorogo harus mengeluarkan biaya hingga Rp8 miliar untuk tunjangan selama 3 bulan.
“Kalau nasional mulai Januari 2020, 1 Oktober 2019 untuk Ponorogo sudah diberikan. Ternyata untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa setara dengan 2a ASN ini, duitnya duit kita juga. Karena dari Pemerintah Pusat tidak ada. Untuk 3 bulan saja Rp8 miliar. Untuk 2020 selama 1 tahun Rp40 miliar. Ini berarti harus kita harus kurangi program-program prioritas pembangunan yang lain,” pungkasnya. sna
