SURABAYA | duta.co – Konvensi Capres NU 2024 yang dibesut kader-kader muda NU, cukup menggetarkan jagat politik tanah air. Apalagi respons nahdliyin begitu semangat, sekaligus untuk meneguhkan, bahwa, politik praktis bukan menjadi domain PBNU, tetapi hak pribadi nahdliyin sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia.
“Aspirasi politik warga nahdliyin ini sangat luar biasa. Tanggapan, harapan dan dukungan dari berbagai pihak (lintas partai politik) ke Tim Konvensi ini semakin masif. Ini sungguh di luar dugaan kami,” tegas Mabroer MS, Ketua Tim Konvensi Capres NU itu saat dihubungi duta.co, Sabtu (19/6/21).
Bahkan, lanjutnya, ada rencana Aula Media TV menayangkan Tolkshow. Tetapi, secara mengejutkan tiba-tiba dibatalkan, ditunda hingga tak berbatas waktu. Apa karena ada pihak yang ketakutan dengan konvesnsi ini? “Saya nggak tahu. Saya ini ‘kan hanya nara sumber dari luar, bukan pengelola AMTV. Silahkan duta.co konfirmasi langsung ke pihak AMTV,” jelas Mabroer MS.
Ketika disinggung tentang responnya mengenai pembatalan tersebut, aktivis NU itu mengakui bahwa sudah banyak sekali resonansi yang muncul dengan adanya kegiatan Konvensi Capres NU 2024 ini. Sebetulnya, mayoritas warga nahdliyin mendukung kegiatan tersebut, tapi justru ada sejumlah elit yang merasa keberatan dengan kegiatan tersebut. “Ya itu multitafsir,” elaknya saat ditanya tentang kemungkinan adanya pihak-pihak yang terganggu dengan kegiatan Konvensi Capres NU tersebut.
Dengan adanya pembatalan acara tersebut, menurut Mabroer, “Ini justru semakin membenarkan asumsi sahabat-sahabat dari Tim Sembilan bahwa kegiatan Konvensi ini memang sangat dibutuhkan warga NU agar NU bisa hadir dalam mengawal dan merawat NKRI dengan basis pemahaman keagamaan Islam yang toleran dan moderat. Dengan jumlah warga NU yang hampir mencapai 50% dari total populasi umat Islam, bukankah itu potensi yang sangat besar dan strategis?”.
Apalagi Konvensi ini merupakan realisasi dari penghayatan terhadap Sembilan Pedoman Berpolitik warga NU yang diamanatkan dalam Muktamar NU ke XVIII di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989? “Salah satu spirit dari Sembilan Pedoman tersebut adalah seruan agar warga NU harus aktif dan pro aktif dalam percaturan politik dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Lebih dari itu juga tetap mendasari seluruh aktifitas politiknya itu dengan etika dan akhlak mulia,” urainya.
“Dengan kata lain, warga NU boleh di mana-mana pilihan politiknya, tapi pengurus NU tidak boleh ke mana-mana karena mandatnya sebagai pengurus itu melayani kebutuhan umat di berbagai bidang, khususnya pendidikan, kesehatan dan dakwah,” terang Mabroer.
Dari situlah Mabroer menyesalkan tindakan dari segelintir oknum yang tidak mau membaca aspirasi warga NU yang selama ini tersumbat. “Apalagi cara-cara yang dilakukan itu tidak ‘educated’ dan menambrak prinsip-prinsip demokrasi. Yang lebih fatal lagi justru terkesan menafikan amanat Muktamar NU yang ke XVIII itu,” sesalnya. (mky)
