SURABAYA | duta.co – General Manager HU Duta Masyarakat, Eko Pamuji menyambut baik dan, berterima kasih atas perhatian PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Timur hingga berkenan memberikan space kantor sementara untuk Duta Masyarakat.
“Mewakili seluruh karyawan Duta Masyarakat, kami sangat berterima kasih. Insya-Allah Senin (18/11/2019), kami sudah bisa terbit, menyapa pembaca. Sebagian redaktur nanti ngantor di PWI (dulu) sampai penataan jaringan selesai,” demikian disampaikan Eko Pamuji, Minggu (17/11/2019).
Menurut Eko, kandidat doktor Ilmu Komunikasi Fisip Unair Surabaya, semangat kawan-kawan PWI melakukan investigasi kasus hukum ASTRANAWA, menarik untuk diikuti. “Wartawan memang tidak cukup hanya menulis. Kita tidak boleh diam ketika menyaksikan fakta yang ceto welo-welo menabrak norma-norma hukum,” jelasnya.
Fakta-fakta hukum ini, jelasnya, harus digali secara mendalam, dilakukan investigasi. Salah satu fakta yang bisa menjadi pintu masuk (entry point) investigasi adalah Surat Persetujuan (SP) Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000. Ini biang keroknya. Surat ini dikeluarkan oleh Walikota Sunarto (almarhum) selaku pengawas Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.
“Selama ini YKP itu memang penuh liku. Biro Hukum PWI bisa mengkaji lebih dalam. Dan tim ini harus berkerja independen, profesional. Tidak boleh memihak. Kalau hasilnya menyebut SP Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 itu bisa menjadi alas hak (kepemilikan) tanah, kita juga harus terima,” tegasnya.
Masih menurut Eko, PWI memang harus menjadi pelopor penegakan hukum. Sebagai Arek Suroboyo, kita tidak rela peradilan diobok-obok oleh kekuasaan dan uang. “Jika kita biarkan, ke depan akan semakin parah. Orang bisa menjarah apa saja atas nama hukum, kalau hukum sudah ditransaksionalkan. Lebih dari itu, adalah proses eksekusi yang sampai terjadi pemborgolan Pemred Duta,” urainya.
Ingat Hamka
Sebelumnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Ainur Rohim juga mewanti-wanti agar wartawan ikut bergerak, tidak cukup hanya menulis. “Kita tidak boleh permisif terhadap kesewenang-wenangan. Kita harus kritis, dan bergerak melakukan perlawanan. Ini demi tegaknya supremasi hukum,” demikian Ainur Rohim saat menerima awak Duta Masyarakat, didampingi para Pemimpin Redaksi di Kantor PWI.
Wakil ketua PWI Jatim Bidang Kerjasama, Luthfil Hakim memberikan contoh, betapa banyak tokoh pergerakan, yang berlatar jurnalistik. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional juga aktif sebagai kolumnis. Ki Hajar Dewantara, pemilik nama Suwardi Suryaningrat itu adalah seorang wartawan.
“Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), juga penulis. Adam Malik pernah menjabat sebagai redaktur Kantor Berita Antara. Tidak sedikit tokoh pergerakan yang berlatar wartawan. Karena itu, saya setuju dengan Ketua PWI (Ainur Rohim red.) jangan hanya menulis, lalu selesai. Bergeraklah demi kebenaran,” tegasnya. (zal)
