PONTIANAK | duta.co — Satgas Layanan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kalbar mengadakan pertemuan dengan PPH (LPH) guna meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya mensukseskan program sertifikasi halal. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Satgas Layanan JPH Kemenag Kalbar dan PPH IAIN Pontianak.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang struktur organisasi yang masih dalam tahap pengembangan di Pusat Pemeriksa Halal IAIN Pontianak. Ini untuk memastikan layanan tetap berjalan lancar, satuan tugas halal telah dibentuk dan menjadi tugas Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) Kanwil Kemenag Kalbar.
Selain itu, dibahas juga mengenai peningkatan pelayanan terkait pemeriksaan halal di berbagai sektor, termasuk kantin-kantin yang ada di lingkungan Kanwil Kemenag Kalbar. Kabar baiknya, sejumlah langkah telah dilakukan dan telah berhasil menerbitkan lebih dari 100 sertifikat halal.
“Saat ini kami sudah melaksanakan beberapa langkah untuk peningkatan pelayanan halal. Kak Ros, salah seorang P3H kami, berhasil menerbitkan sejumlah sertifikat halal dengan baik,” ujar Kasatgas Layanan JPH Kaharudin.
Harapan besar terhadap kerjasama dengan PPH IAIN Pontianak adalah agar program sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Meski penyuluh halal sudah bekerja maksimal, masih ada kendala terkait kelancaran pengiriman data administrasi melalui aplikasi sihalal.
Selain itu, Satgas JPH juga sedang mempersiapkan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Polnep (Politeknik Negeri Pontianak), karena ternyata mereka memiliki binaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dapat bekerja sama.
“Saat ini kami sedang menjalin kerja sama dengan Polnep untuk mengembangkan UMKM. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu para ibu-ibu dan UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal,” tambahnya.
Suhardiman, Plt. Kepala Pusat Pemeriksa Halal IAIN Pontianak yang baru ditunjuk pada bulan April 2023, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat bersemangat untuk ikut berkontribusi dalam kesuksesan program sertifikasi halal. Namun, masih terdapat beberapa kendala, antara lain terbatasnya struktur organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia.
“Saat ini kami memiliki banyak tenaga, tetapi masih belum maksimal dalam pemanfaatan sumber daya manusianya. Kami perlu melakukan evaluasi terkait kesulitan yang dihadapi oleh pemeriksa halal dalam administrasi aplikasi sihalal. Hal ini penting untuk diperbaiki,” ungkap Suhardiman.
Dalam rangka pembinaan, para P3H dari IAIN Palangka Raya diharapkan dapat bermigrasi ke PPH IAIN Pontianak. Langkah ini diambil sebagai upaya pembinaan dan pengembangan yang lebih dekat dan mudah. Evaluasi terkait kesulitan administrasi dalam aplikasi sihalal juga menjadi fokus dalam pembinaan ini.
“Kami memiliki banyak tenaga pemeriksa halal, tetapi kami masih belum maksimal dalam pemanfaatan sumber daya manusia kami. Diperlukan pendampingan agar proses penerbitan sertifikat dapat berjalan lebih cepat dan lancar,” ungkap Suhardiman, MSI.
Dalam upaya menjaga kualitas dan integritas sertifikasi halal, kerjasama dengan LPH lain seperti Sucofindo dan MUI juga sangat penting. Laboratorium IAIN Pontianak dapat bekerja sama dengan kedua lembaga tersebut untuk memastikan hasil pemeriksaan halal yang akurat.
Namun, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah terkait biaya. Biaya sertifikasi halal masih menjadi beban tersendiri bagi ibu-ibu dan UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kendala tersebut terus dilakukan agar sertifikasi halal lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua pihak.
Dalam kesimpulan pertemuan tersebut, terlihat semangat dan komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait untuk meningkatkan program sertifikasi halal. Evaluasi dan pembinaan terus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, sambil menjaga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
Diharapkan dengan kerjasama yang kuat antara IAIN Pontianak, LPH/PPH, dan instansi terkait lainnya, program sertifikasi halal dapat berjalan dengan lebih efektif dan mampu melayani masyarakat yang semakin membutuhkan kepastian halal dalam produk dan layanan yang mereka konsumsi. (net)
