SITUBONDO | duta.co – Rakor Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Vaksinasi yang berlangsung di Pendopo Kabupaten, Senin, (20/9/21), membahas tentang percepatan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Situbondo.
Rakor tersebut dihadiri Bupati Situbondo, Drs. H. Karna Suswandi, Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifa’i, SH, Dandim 0823/Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina, S.I.P., Wakapolres Situbondo, Kompol Pujianto, S.H, Sekda Situbondo, Drs Syaifullah, M.M., Kadis Kominfo dan Persandian, Dadang Aries Bintoro, S.Sos, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Dwi Herman Susilo, SKM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, Drs. Ec. Zainul Arifin, M.Si, Jajaran Forkopimka se-Kabupaten Situbondo, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Situbondo.
Dandim Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina, S.I.P, dalam evaluasi pelaksanaan penanganan Covid-19 mengatakan, capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Situbondo paling rendah di Jawa Timur, yakni hanya mencapai 16.3 %.
“Untuk itu, perlu kita sepakati bersama-sama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 untuk gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,” pinta Dandim Situbondo selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo dihadapan peserta Rakor.
Untuk dapat mengejar target vaksinasi Covid-19, Dandim Neggy mengimbau kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Puskesmas, untuk terus giat memberikan sosialisasi vaksinasi dan kesamaan input data.
“Perlu pemetaan desa-desa yang belum vaksin dan yang sudah vaksin, karena banyak warganya di desa tidak di vaksin atau belum tersentuh desanya dengan vaksinasi Covid-19. Selain itu, kepala desa se-Kabupaten Situbondo juga harus bergerak cepat untuk mengevaluasi kegiatan Vaksinasi Covid-19,” tegas Dandim.
Tak hanya itu yang disampaikan Dandim Situbondo dihadapan peserta rapat kordinasi percepatan vaksinasi Covid-19. Namun, Letkol Neggy menyampaikan, perlu upaya tegas melalui sistem pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam pengurusan administrasi warga harus menunjukkan surat vaksinasi.
“Ketegasan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya peningkatan vaksinasi harus dilaksanakan. Misalnya, masyarakat yang sedang mengurus administrasi apa pun harus bisa menunjukan sertivikat vaksin. Jika, tidak bisa menunjukan sertivikat tersebut, maka konsekwensinya masyarakat tidak mendapat layanan,” saran Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo tersebut.
Target vaksin Covid-19 pemerintah, sambung Dandim, harus didukung dan menjadi atensi bersama. “Kita semua harus mempertahan level 1 untuk penanganan vaksin di Kabupaten Situbondo. Kami juga mengharapkan Forkopimka dan kepala desa se Kabupaten Situbondo giat mengkampanyekan dan ikut mensosialisasikan vaksinasi, sehingga target vaksinasi 70 % bisa tercapai dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Dinas Kesehatan Situbondo, Dwi Herman Susilo mengatakan, cakupan vaksinasi kedepan, jumlah sasaran SDKM 2.984, Publik 30.613, Lansia 86.422, masyarakat umum dan rentan 370.153, Remaja 58.132 jumlah total 548.304.
“Evaluasi cakupan vaksinasi seluruh faskes sampai dengan 18 September 2021 diantaranya, Klinik pratama Polres Situbondo sebanyak 21.337, Poskes Kodim 0823 Situbondo sebanyak 16.391, Kecamatan Panji sebanyak 7.749, Kecamatan Basuki sebanyak 4.446, Kecamatan Asembagus sebanyak 4.410, Kecamatan Situbondo sebanyak 4.388, Kecamatan Kapongan sebanyak 4.268, RSUD Abdoer Rahem Situbondo sebanyak 3.801, Kec Mangaran sebanyak 3.680, Kec Arjasa sebanyak 3.649, Kec Banyuputih sebanyak 3.200, Kec Kendit sebanyak 2.721, Kec. Jangkar sebanyak 2.498 dan Kec Banyuglugur sebanyak 2.449,” jelas Dwi Herman Susilo.
Untuk mengejar target vaksinasi di Situbondo, sambung Dwi, strategi percepatan vaksinasinya harus melakukan pengembangan faskes pelaksana vaksinasi dengan model membentuk sub faskes vaksinasi, RS kelas D atau klinik yang berada di wilayah kerja suatu Puskesmas ditunjuk menjadi pos vaksinasi. Sub faskes tersebut membuka layanan vaksinasi Covid, namun vaksin dan logistik lainnya disupport oleh Puskesmas setempat. (her)
