PROBOLINGGO | duta.co – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan, pemerintah pusat menggerojok anggaran untuk program JKN dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 87,55 triliun.
Rinciannya, belanja penangan Covid-19 Rp 65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian Rp 0,3 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3 triliun, gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan bidang eksehatan Rp 9,05 triliun.
“Dari total Rp 87,5 triliun yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan, Rp 3 triliun atau 3,4 % dialokasikan untuk bantuan iuran JKN,” kata Yustinus dalam media workshop yang digelar BPJS Kesehatan, Kamis (22/10/2020) hingga Jumat (23/10/2020).
Menurut Yustinus, saat ini terjadi kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif, sehingga untuk kesinambungan program perlu perbaikan ekosistem dengan mempertimbangkan tiga hal.
Yaitu, penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib. Manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas rawat inap yang standar. Lalu revisi iuran, manfaat dan tarif layanan secara konsisten dan regular.
Di segmen lain, pemerhati Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai BPJS Kesehatan merupakan pgoram jaminan sosial hebat yang didukung oleh pendanaan pemerintah pusat dan daerah, korporasi bisnis dan masyarakat.
“Ke depan, sumber pembiayaan BPJS Kesehatan utamanya harus berasal dari iuran peserta. Pengurus BPJS harus smart, kreatif dan berorientasi pelayanan. Yang juga penting, jangan sampai BPJS Kesehatan masuk dalam lingkaran korban korupsi yang dapat menghancurkan keberlangsungan BPJS Kesehatan,” kata Agus.
Harian Duta Masyarakat mengikuti media workshop virtual di Kota Pasuruan yang difasilitas BPJS Cabang Pasuruan. Selama media workshop berlangsung, seluruh peserta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Setelah cuci tangan, peserta yang semuanya bermasker duduk menghadap layar monitor media workshop virtual. afa
