KEDIRI|duta.co – Dihadapan para panelis , pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa cukup tenang dan mampu memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan diberikan. Bahkan saat sesi berdebat dengan kelima pemateri, cukup menarik untuk disimak betapa makin matang Mas Dhito berharap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Awalnya saya tidak paham soal birokrasi, namun saya bersama Mbak Dewi ingin mewujudkan Kabupaten Kediri yang maju. Didukung peningkatan sumber daya manusia. Saya akan hadirkan KPK untuk pencegahan dengan aktif melakukan sosialisasi. Bila kemudian terdapat ASN yang terlibat praktik korupsi, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya dihadapan para panelis.
Adapun panelis yang dihadirkan dalam Debat Publik Ketiga digelar KPU, Kukuh Budi Mulya, ahli di bidang kebijakan hubungan lembaga, Dian Fericha ahli di bidang manajemen pemerintahan, Iskandar Tsani ahli di bidang pencegahan korupsi, Muflihul Hadi ahli di bidang pelayanan publik dan Yana .S Hijri ahli di bidang manajemen organisasi pemerintahan daerah.
Termasuk menjawab pertanyaan bahwa Kabupaten Kediri menempati urutan terakhir di Jawa Timur dalam pelayanan kepada publik. Mas Dhito sapaan akrab calon bupati, memastikan akan melakukan peningkatan SDM pada semua satuan kerja.
“Kami akan tingkatkan SDM unggul pada semua satuan kerja. Kami akan menugaskan orang yang tepat, bahwa ada beberapa bidang dimana ASN nya tidak memiliki kompentesi dan kapasitas. Kami juga terapkan sistem pemerintahan berbasis data e-goverment, agar tidak ada ego sektoral antar satuan kerja,” terangnya.
Mas Dhito : Saya Bukan Anti Kritik
Lalu adakan reward untuk ASN? “Bahwa bila sebelumnya pernah menaikkan intensifnya hingga 100%, maka saya akan naikkan dua kali lipatnya menjadi 200%. Semua itu demi pencegahan korupsi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain dilakukan pelatihan berkala serta selalu memberikan motivasi kepada para ASN,” ucapnya.
Kemudian setiap 6 bulan akan dilakukan evaluasi atas semua kinerja dan penerapan program. “Termasuk terkait pengurusan administrasi kependudukan, sebenarnya cukup di balai desa saja. Tidak perlu mendatangi ke kantornya. Kasihan yang rumahnya jauh, membutuhkan waktu dan jelas membuang biaya selama perjalanan. Tidak perlu ada denda bagi telat mengurus akte karena kita belum maksimal memberikan pelayanan,” imbuhnya.
Saat disodori pertanyaan bila warga atau kelompok masyarakat yang berbeda pandangan atau tidak suka dengan oknum tertentu? Secara bijak Mas Dhito menegaskan bahwa memiliki program Jumat Ngopi. “Pertanyaannya bagaimana bisa membangun Kabupaten Kediri dengan satu pandangan, justru kami ingin menemui bila ada yan berbeda pandangan. Kami bukan orang anti kritik. Kami akan berdiskusi terutama dengan orang – orang yang tidak sejalan. Seperti jumat Ngopi, wadah untuk membangun Kediri bersama – sama,” ujar Mas Dhito. (nng)
