Petugas dari Dishub yang lakukan pengecekan kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Pasuruan. (DUTA.CO/Raffael)

PASURUAN | duta.co – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Pasuruan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengevaluasi seluruh pos cek poin yang tersebar di kawasan Kota Pasuruan, karena dianggap tak efektif. Tak hanya itu, keberadaan 10 tempat cek poin tak sesuai dengan harapan.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Pasuruan, Abdullah Junaedi, membenarkan tak efektifnya cek poin yang tersebar di 9 kelurahan tersebut. Bahkan pada saat hearing bersama Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kota Pasuruan di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Pansus desak agar dikaji.

“Operasional pos pantau di kota pasuruan tidak efektif dan terlalu memboroskan anggaran. Dulu waktu rapat dengan pansus, siapapun yang akan masuk kota akan diperiksa dengan thermo gun, ternyata banyak yang tidak. Tak sesuai penyampaian,” kata Junaedi, kepada duta.co, Selasa (30/6/2020).

Selain itu, Junaedi juga seringkali mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa petugas di pos cek poin dalam mengecek warga yang masuk kota kurang optimal. Padahal, kata dia, petugas yang jaga melibatkan banyak intitusi. “Karena itu kami minta pos cek poin dievaluasi segera,” tegas Junaedi.

Pihaknya juga menyesalkan adanya tim relawan dari Pramuka yang dilibatkan. Hal itu tak sesuai pengajuan, saat itu, yang dilibatkan dari petugas dari Dishub, Dinkes, Sat Pol PP, TNI dan Polri. “Semestinya, dijelaskan rinci, dan tidak terkesan Dewan ditelikung. Ini penting agar diketahui bersama,” urainya.

Pihaknya berharap pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengkaji kembali titik-titik pos cek poin itu, agar bisa diprioritaskan cek poin dalam artian yang urgen sekali. “Dengan evaluasi ini, biar tidak terjadi adanya pemborosan anggaran yang mana kegunaannya tak sesuai,” tegasnya. (raf)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry