KEDIRI | duta.co – Inilah moment akan ditunggu seluruh warga di Kabupaten Kediri, sebagai pembuktikan memasuki masa akhir kepemimpinan dr. Hj. Haryanti Sutrisno pada tahun depan. Telah bekerja selama dua periode, sebelumnya diduduki Ir. H. Sutrisno, merupakan suaminya. Apakah berani membuktikan menjalankan roda pemerintahan yang transparan, sehat dan tentunya bebas dari segala bentuk korupsi. Hal ini, didasari akan diajukan Hak Interpelasi yang kabarnya didukung seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kediri.
Dalam acara pertemuan dengan sejumlah wartawan bertempat di Ruang Fraksi NasDem, Lutfi Mahmudiono akan mengusulkan fungsi dewan sebagai alat pengawasan. “Sebenarnya bukan hanya Fraksi NasDem saja, ada PKS dan saya yakin fraksi lain juga akan menyetujui untuk mendukung Hak Interpelasi ini,” jelasnya. Harapannya, bahwa Bupati Kediri mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yaitu APBD yang bersumberkan uang rakyat.
“”Sekarang bisa dibayangkan, seluruh warga bukan hanya di Kabupaten Kediri, merupakan kewajiban untuk membayar pajak. Namun setelah uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Daerah, namun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rinci dan detail oleh seorang kepala daerah. Bahwa masyarakat itu perlu tahu, selama ini dana tersebut dipergunakan untuk apa saja,” imbuhnya.
Semua ini tidak lepas, dari indikasi angka Sisa Lebih Pembiayaan Angggaran (Silpa) yang diprediksi mencapai Rp. 450 milyar. “Bila kemudian mengajukan namun kemudian tidak mampu menyerap, sementara masyarakat masih menggeluh, tentunya ini menjadi bahan pertimbangan kami,” terang Lutif Mahmudiono. Menjadikan ironis, pada APBD tahun depan, sejumlah satuan kerja justru mengajukan penambahan anggaran dengan jumlah yang fantastis.
“Informasi yang kami dapat hingga Bulan November, masih ada sisa anggaran di Rekening Kas Daerah mencapai 890 milyar. Padahal sekarang tinggal satu bulan, terus uang tersebut akan dipergunakan untuk apa? Mau dibagi-bagikan ke masyarakat? Sementara program yang selama ini berjalan tidak ada skala prioritas, semua serba insidentil,” ungkap Antox Prapungka Jaya, anggota dewan dari Fraksi NasDem.
Sosok politikus perempuan diberangkatkan dari Fraksi PKS, Reni Ramawati juga sepakat dengan pernyataan koleganya di dewan, bahwa program selama ini berjalan tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Jangan melihat input data yang dilaporkan, outcome-nya bagaimana? Siapakah rakyat yang menerima dan dilayani? Apakah sudah merata atau hanya sebagian saja,” terang Reni Ramawati.
Selanjutnya terkait Hak Interpelasi ini, menurut Khusnul Arief, anggota Komisi D, lebih melihat tanggung jawab secara moril bahwa tugas DPRD selain mempersetujui pengggunaan anggaran, juga harus melakukan pengawasan terkait bupati melakukan belanja daerah.
“Kami mengajak seluruh fraksi di DPRD untuk menjadikan moment kembali ke jalan yang benar. Bahwa masyarakat sekarang tidak mudah dijelaskan hanya dengan kata-kata, namun harus dengan data valid dan disertai dokumen pendukung,” ungkap anggota dari Fraksi NasDem ini. (nng)
