Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya Abdul Aziz, saat menyampaikan materi, pada seminar di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan Lt.7, Selasa (14/3/2023).

LAMONGAN | duta.co – Guna menciptakan tata kelola pemerintahan berkelas dunia, adaptasi terhadap perubahan saja belum cukup. Ada yang jauh lebih penting, yakni pemberdayaan sumber daya manusia terutama dari kalangan ASN. Demikian disampaikan Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya Abdul Aziz, pada seminar, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan Lt.7, Selasa (14/3/2023).

Lebih jauh disampaikan Abdul Aziz, ada yang perlu diperhatikan bila Pemkab Lamongan ingin menciptakan tata kelola pemerintahan berkelas dunia. “Selain harus beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengawali dengan upaya dasar yakni pemberdayaan sumber daya manusia terutama dari kalangan ASN,” katanya.

Pada seminar bertema “Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Agile dan Dinamis Sebagai Langkah Akselerasi Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia”, Abdul Aziz menyampaikan langkah yang harus ditempuh. “Pemkab harus mulai merancang pengelolaan untuk menjadi mendunia. Seperti halnya mengelola potensi yang dimiliki jangan hanya tingkat regional, tetapi harus mulai memikirkan penjualannya mulai dari pengemasan hingga ekspornya,” kata Abdul Aziz.

Abdul Aziz juga mengajak para ASN Lamongan, untuk bisa melawan kultur birokrasi dari otoritarian atau feodalistik. “Agar bisa menjadi kultur profesionalisme atau berkinerja tinggi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamongan Shodikin saat membuka seminar itu menyampaikan, menjadi bagian dari penyelenggara tata Pemerintahan Daerah, ASN memiliki tanggung jawab besar. “Tanggung jawab memberikan layanan yang handal dan berkualitas seperti tagline yang ditetapkan untuk ASN “ASN Bangga Melayani Bangsa”,” ungkapnya.

Pemkab Lamongan melalui BKPSDM, lanjutnya, melaksanakan 4 langkah untuk menuju tata kelola Pemerintah Berkelas Dunia.  Langkah itu diantaranya ialah mengelola kelembagaan dari struktural menjadi fungsional. Perubahan ini bertujuan untuk membentuk ASN lebih lincah terhadap tugasnya.

Di samping itu, lanjutnya lagi, juga menyusun kebijakan pemerintahan dengan melibatkan publik, akademisi, media dan lainnya, menerapkan budaya kerja dengan target, dan adanya pengawasan melekat baik dai internal maupun eksternal.

“Kita mulai melakukan perubahan dalam melakukan budaya kerja, yang sudah kita terapkan ialah perubahan pada SDM-nya. Terutama para ASN karena merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan,” katanya.

Shodikin menambahkan, 4 upaya tersebut diyakini mampu mememuni kriteria pemerintahan berkelas dunia. “Yakni profesional, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global,” pungkasnya. (dam)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry