SURABAYA | duta.co – Serapan anggaran 2019 Pemprov Jatim yang cukup rencah menjadi perhatian Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Apalagi dirinya menyebut ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya di bawah 40%.
“Kebetulan beberapa OPD kemarin realisasi anggarannya rendah kalau menurut saya merah. Kalau sudah di bawah 40 persen. Di bawah 50 persen saja sudah merah,” tegasnya di sela sambutannya saat melantik 13 pejabat Eselon II, di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (7/2/2020).
Menurut Khofifah hal ini ditengarai terjadinya ketidak tepatan perencanaan anggaran, karena di setiap OPD sudah tersedia anggaran. Tinggal pelaksanaanya yang harus sesuai.
“Tapi kalau perencanaannnya tidak tepat maka akan merealisasikannya akan ragu. Bener ndak ini?!” ungkapnya.
Karenanya semua pimpinan OPD diminta untuk terlibat secara langsung dalam proses penyusunan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran tidak boleh disusun sepenuhnya oleh staf perencanaan saja.
“Jangan sampai pimpinan OPD tidak tahu (perencanaan). Penyusunan jangan diserahkan pada tim bidang perencanaan atau kasi perencanaan. Karena komunikasi yang kita lakukan adalah antara gubernur, wagub, sekda dan pimpinan OPD. Tidak eselon tiga dan tidak eselon 4!” tegas Gubernur Perempuan pertama di Jatim ini.
Jika perencanaan anggaran diserahkan pada staf OPD maka spend of controlnya menjadi jauh. Karena para pimpinan OPD harus memberikan direction harus secara detil isi perencanaan tersebut. ”maka harus cek and detil,” tambah Khofifah.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pada ketepanan waktu dalam perencanaan anggaran. Ketepatan waktu menjadi penting kaena bisa berimbas panjang. Dirinya mencontohkan, sektor infrastruktur tidak segera melakukan cek, detil dan tepat waktu untuk melaksanakan lelang. Jika tidak, dipastikan proses ini akan molor hal ini juga berimbas pada selesainya proyek infrastruktur yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. zal