Foto Atas LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto bawah Cak Imin (sindonews.com), Zulkifli Hasan (ft/detik.com) dan Airlangga Hartarto (ft/edisiMedan.com)

JAKARTA | duta.co – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan membahas penundaan Pemilu 2024.

Menurut LaNyalla, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bantahan mengenai hal itu sudah disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

“Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,” kata LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau partai-partai politik yang membahas hal tersebut bisa menahan diri. “Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri,” katanya.

Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat.
“Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat. Hal tersebut bisa menyesatkan,” katanya.

LaNyalla menegaskan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024. “Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama,” tegasnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli, ikut angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sedang ramai disorot sekarang ini.

Menurut Rizal, tiga ketua umum partai politik yang mencetus ide Penundaan Pemilu itu sedang bermasalah dengan persoalan hukum. Mereka tersandera oleh masalah hukum tersebut.

Ada pun trio ketum Parpol pengusung penundaan Pemilu 2024 itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Ternyata usut punya usut, tiga ketua umum Partai ini punya masalah dengan hukum. Jadi mereka tersandera itu,” katanya saat berbincang dengan Populis.id pada Sabtu (04/03/2022).

Kasus hukum yang dimaksud Rizal adalah kasus durian kardus Cak Imin, kemudian kasus alih fungsi hutan yang menyangkut Zulkifli Hasan. Lalu kasus PLTU Riau yang dicurigai menyangkut Airlangga Hartarto. “Jadi istilahnya, mereka ini pasien rawat jalan KPK. Suatu saat mereka bisa dijadikan pasien rawat inap,” sambung pria yang juga ekonom senior ini.

Belum lagi kalau disambung dengan analis para pengamat, bahwa, Presiden Jokowi sudah hampir masa jabatannya. Artinya, mereka yang diduga memiliki kasus hukum tinggal siap-siap. Meminjam bahasa Rizal, mereka bisa jadi pasien rawat inap KPK. Kalau benar, sial betul nasib mereka. (net)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry