SURABAYA | duta.co – Ketua Komite Khitthah Nahdlatul Ulama 1926 (KKNU-26), Prof Dr Rochmat Wahab mengaku prihatin menyaksikan ‘debat kusir’ politisi Partai Demokrat versus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait bursa Caketum PBNU menjelang Muktamar ke-34 NU di Lampung, Kamis (23/12/21) sampai Sabtu.
“Politisi semakin berani masuk ke ‘ranah privat’ (rumah tangga red.) NU. Tidak ada hujan tidak ada angin, politisi Partai Demokrat (Syahrial Nasution) tanpa tedeng aling-aling mengusulkan nama Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai Ketua Umum PBNU. Sudah tidak ada malu, mereka dengan enaknya masuk rumah tangga NU,” demikian Prof Rochmat Wahab kepada duta.co, Selasa (16/11/21).
Ironisnya, tambah Ketua PWNU DIY periode 2011-2016 ini, yang sibuk membantah justru PKB. Melalui Waketum PKB, Jazilul Fawaid ia memberikan peringatan. Katanya: “Kami yakin semua pihak, termasuk pemerintah akan ikut mendukung muktamar NU yang netral dan bermutu. Bisa Kualat kalau ada yang ganggu NU, hati-hati,” ucapnya.
Serahkan AHWA
Menurut Prof Rochmat, peringatan PKB ini bisa menjadi bandul balik. Senjata makan tuan, karena selama ini partai tersebut juga diyakini ikut ‘merusak khitthah’ NU, terutama sejak Muktamar ke-33 di Jombang.
“Menurut hemat saya, PKB selama ini, utamanya sejak Muktamar ke-33, sudah intervensi NU di semua level. Kini, tidak hanya PKB saja, tetapi juga Partai Demokrat dengan usung JK untuk calon Ketum PBNU,” tambahnya.
Memperhatikan kondisi ini, lanjut menantu cucu muassis NU, almaghfurlah KH Abdul Wahab Chasbullah ini, adalah sangat beralasan jika NU wajib sterilkan Parpol, apa pun. “Langkah ini perlu, semata-mata demi tegaknya Khiththah NU 1926. Konsekuensinya, NU harus berjarak sama dengan semua Parpol. Warga NU jangan kita reduksi ke tempat yang kecil. Jangan giring warga NU ke Parpol tertentu, biarkan warga NU ada di mana-mana,” urainya.
Demikian juga jamiyyah NU, ujarnya, jangan arahkan untuk merebut kekuasaan, tetapi NU harus sibuk memberikan layanan kepada umat. “Karena itu, Partai apa pun tidak perlu ikut dukung-mendukung kandidat Rais Aam atau Ketum PBNU. Karena itu menabrak AD-ART NU, yang memberikan kewenangan penuh kepada AHWA,” tegasnya. (mky)
