MOJOKERTO | duta.co -Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Mojokerto akan mengucurkan anggaran rehab kepada 10 dari 34 SD Negeri dan SLTP Negeri. Guyuran anggaran rehab hingga Rp 4,5 miliar dari Pemkot Mojokerto itu menyusul kelarnya proses sertifikat aset yang diperjuangkan Diknas sejak belasan tahun yang lalu.
Besaran dana rehabilitasi sekolah dengan kreteria kerusakan ringan dan sedang tersebut diluar anggaran pemeliharaan sebesar Rp 600 juta yang telah ngepos di APBD tahun 2019 ini.
“Rp 4,5 miliar untuk 10 sekolah. Klasifikasi rehab yakni ringan dan sedang. Tidak ada rehabilitasi dengan kerusakan berat, ” ujar Kadispendik Kota Mojokerto, Amin Wachid, (29/1) kemarin.
Mantan Kepala Lingkungan Hidup itu memaparkan sekolah yang masuk planning rehabilitasi.”Yang direhab SDN Kranggan 3, SDN Miji 1 dan 4, SDN Wates 1,3,4, Gedongan 1, Kedundung 1, Surodinawan 1, dan SDN Balongsari 8 dan SMPN 8. Sedangkan SMP 2 masuk DAK (Dana Alokasi Khusus), ” katanya.
Lebih jauh Amin menjelaskan prioritas rehab adalah sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang.” Yang direhab dengan klasifikasi ringan dan sedang. Dan selain itu masih ada anggaran pemeliharaan sebesar Rp 600 juta,” jelasnya.
Menurut ia, meski proses rehab selama ini terganjal status tanah yang belum sertifikat, tidak semua sekolah dari 34 lembaga pendidikan yang diajukan butuh rehab. Sebab, sekolah – sekolah tersebut masih layak pakai. “Nggak semua butuh rehab. Hanya yang rusak saja,” imbuhnya.
Dinas Pendidikan setempat, menerima 10 sertifikat lembaga pendidikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Selasa kemarin. Aset tersebut diajukan pada tahun lalu oleh Dispendik melalui jalur Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pada tahun lalu, sebanyak 19 sertifikat telah selesai, dan hingga kini total 29 sertifikat telah selesai. Amin berharap 5 sertifikat yang tersisa akan selesai tahun ini. Sebab, bukti kepemilikan tanah tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. (ari)
