SURABAYA | duta.co – Pemerintah harus memberikan fasilitas kepada santri yang akan kembali ke pesantren di masa pandemi Corona atau Covid-19. Salah satunya melakukan rapid test massal di pesantren secara gratis.
“Pemerintah harus aktif jemput bola mendatangi pesantren-pesantren yang sudah mulai buka dengan menggelar rapid test masal terhadap santri yang datang,” kata Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Selasa (23/6/2020).
Hal ini didasari banyak keluhan dari kiai dan santri yang akan kembali ke pesantren. Mereka dikenakan biaya rapid tes antara Rp.400 ribu sampai Rp 500 ribu.
Karena sejumlah santri berasal dari kelas menengah ke bawah. Bahkan ada yang berasal dari keluarga miskin.
Menurut Senator asal Madura ini, para santri yang akan kembali ke pesantren diharuskan untuk melakukan rapid tes terlebih dahulu untuk antisipasi penyebaran covid-19 di pondok pesantren. Sehingga pesantren bisa steril dari virus yang mematikan tersebut.
Lanjutnya, pengambilan langkah ini masih masuk akal. Mengingat pemerintah telah merefocusing dan merealokasi anggaran dana 87,55 triliun untuk bidang kesehatan dalam menangani covid-19.
Awalnya pemerintah menggelontorkan belanja stimulus sebesar Rp 75 triliun. Dana ini dialokasikan untuk insentif dan santunan tenaga kesehatan Rp 1,9 triliun, pencegahan dan pengendalian Covid-19 Rp 6,4 triliun, pelayanan laboratorium Rp 33,5 miliar, pelayanan kesehatan antara lain untuk klaim rawat Rp 22 triliun, kefarmasian dan alat kesehatan Rp 196 miliar, serta pengelolaan limbah medis dan penyebarluasan informasi senilai Rp 91,7 miliar.
Lalu pemerintah juga menambahkan alokasi dana sebesar Rp 3,7 triliun untuk insentif tenaga kesehatan yang masuk ke dalam pagu Bantuan Operasional Kesehatan.
Dengan dana sebesar itu harusnya pemerintah mampu memberikan pelayanan rapid tes gratis pada santri. “Janganlah yang tak mau rapid tes di kejar-kejar agar rapid. Sampai warga demo menolak. Eh giliran yang mau rapid tes diminta bayar,” ujar mantan wartawan ini. (zal)
