SURABAYA | duta.co – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai perlu ada redefinisi birokrasi. Karena meski dulunya birokrasi merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah dan menjaga tata kelola, namun saat ini birokrasi memiliki kesan yang negatif dan kaku.

Menurutnya birokrasi bukan tujuan akhir akan tetapi sebuah solusi untuk mencapai tujuan akhir.”Maka dari itu perlu ada redefinisi,” ujar Emil usai membuka acara workshop penyelenggaraan Sekolah Kader tahun 2021, di Gedung Sasana Wiyata Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Rabu (27/10/2021).

Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan birokrasi yang ada saat ini harus dikaji ulang. Ini terlihat dalam proyek-proyek IT pemerintahan.

“Misalnya pelayanan satu pintu online submission. Masyarakat bisa lebih cepat mendaftar tetapi yang kerja di belakang meja orang bisa pingsan, karena proses birokrasi yang harus dilalui tidak berubah. Kalau kita tidak merubah birokrasinya, jangan harap IT bisa menyelesaikan masalah. Karena IT bisa bagus manakala business procesnya juga bagus,” paparnya.

Emil mengaku sangat mengapresiasi LAN mempercayakan BPSDM mengawali sekolah kader ini. Ia meyakini sekolah kader akan membekali OPD dengan tren terbaru dalam penyelesaian masalah dan pengelolaan organisasi. “Oleh karena itu sesuai komitmen Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan terobosan dalam pelayanan masyarakat, Jatim sangat antusias dengan program sekolah kader ini,” katanya.

Ia mengatakan sekolah kader ini sangat cocok dengan Jawa Timur yang merupakan provinsi yang sedang berjuang meredefinisi birokrasi. Ia mencontohkan saat ini Pemprov Jatim sedang melakukan desentralisasi big data. “Kemudian juga desentralisasi perizinan hingga tingkat bakorwil. Kita merubah mindsetnya, ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) membangun East Jawa Super Corridor (EJSC),” jelasnya.

Lebih lanjut Emil mengatakan kalau dulu Bakorwil gedungnya dikenal old passion, sehingga masyarakat segan untuk masuk apalagi generasi muda. Padahal Bakorwil, tambah Emil, adalah kehadiran Pemprov pada sub wilayah di Jatim meliputi Malang, Jember, Madiun, Pamekasan dan Bojonegoro.

“Ibu Gubernur membangun EJSC yakni tempat service center dan community center yang didesain dengan arsitektur milenial. Sehingga saat ini banyak sekali anak muda yang suka ke EJSC. Jika ingin ada perubahan maka mindset dan ekosistemnya harus diubah. Ini yang sedang ingin diwujudkan oleh Pemprov Jatim,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengatakan dipilihnya Jatim sebagai daerah untuk sekolah kader lantaran provinsi yang potensi pembangunannya cukup dinamis. Selain itu menurutnya, juga ASN yang sangat potensial sehingga Jatim menjadi daerah yang ideal untuk sekolah kader ini. “Jadi sekolah kader ini merupakan program untuk pengembangan kompetensi ASN,” ungkapnya. Zal/mg2

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry