R Mustofa – Dosen FKIP
TIDAK hanya Indonesia, di semua negara di dunia sering melakukan perubahan atau reformasi kurikulum.
Hal itu wajar mengingat perkembangan dan tuntutan kehidupan sangat dinamis. Indonesia tercatat sekurangnya mengalami 11 kali revisi kurikulum sejak 1947 hingga 2019 kebijakan terbaru merdeka belajar.
Semua reformasi ini memiliki sejarah tertentu; dan semuanya didorong tidak hanya oleh pertimbangan teknis tetapi juga secara mendalam oleh proyek-proyek budaya, politik, dan ekonomi dan oleh visi ideologis yang spesifik.
Namun sering kali kita lupa menanyakan tentang apa yang harus dilakukan sekolah dan kepada siapa mereka harus melayani. Padahal kita memiliki kewajiban etis untuk mengumumkan dampak kebijakan ini kepada publik. Tujuannya untuk menantang posisi ini dan untuk mempertahankan pendidikan yang kuat yang didasarkan pada perkembangan manusia.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa
Seperti yang kita tahu bahwa pertanyaan klasik yang sering muncul selalu menanyakan ‘apakah siswa telah menguasai materi pelajaran tertentu dan telah mengerjakan semua tes dengan baik?’ Kita mulai harus mengajukan serangkaikan pertanyaan yang berbeda: Pengetahuan siapa ini?
Bagaimana pengetahuan itu menjadi ‘resmi’? Apa hubungan antara pengetahuan ini dan bagaimana pengetahuan itu diorganisasikan dan diajarkan dan siapa yang memiliki modal budaya, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat ini?
Siapa yang diuntungkan dari definisi pengetahuan yang sah ini dan siapa yang tidak? Apa efek terbuka dan tersembunyi dari reformasi pendidikan pada masyarakat dan komunitas yang sering terlupakan?
Apa yang dapat kita lakukan sebagai pendidik kritis untuk menantang kesenjangan pendidikan dan sosial yang ada dan untuk menciptakan kebijakan, hubungan masyarakat, kurikulum, dan pengajaran yang lebih adil secara sosial. Hal mendasar untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah hubungan yang kompleks dan kadang kontradiktif.
Pada 1930-an George Count seorang sosialis dan pendidik radikal telah menyampaikan pertanyaan mendasar dan kritis dalam pamfletnya yang begitu terkenal untuk menantang guru-guru di Amerika Serikat, ‘Dare the School Build a New Social Order?’. Bagi Counts, seperti Dewey sebelumnya, sekolah memiliki potensi untuk menjadi kekuatan untuk perubahan sosial tanpa kekerasan. Pendidikan untuk setiap orang akan mengarah pada kemakmuran dan kehidupan yang layak untuk semua
Dia menanggapi apa yang dia lihat sebagai dominasi total pemerintahan dan hasil pendidikan oleh kelas yang kuat secara ekonomi. Kelas-kelas dominan telah menguasai sekolah dan ekonomi, dan situasi ini harus diperangi, agar sekolah dapat memimpin jalan menuju masyarakat yang lebih demokratis.
Tulisan Count penting dipahami sebagai ajakan kepada sekolah untuk bertindak secara progresif. Implikasi politik dan akademis dari hal ini penting dan kita bersikeras agar kita memperhatikan kompleksitas, kontradiksi, ke sia-siaan reformasi yang hanya berubah karena berganti rezim – seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan- serta hubungan dan efek tersembunyi.
Ini sangat penting jika kita secara kolektif dan individual pro aktif membangun masa depan pendidikan kita yang sesuai dengan cita-cita kita bersama; pendidikan yang adil, setara dan rasional.
Signifikansi Guru
Guru adalah warga negara sehingga ada tugas sosial dan politik. Guru memiliki tanggung jawab moral dan harus mengambil sikap dalam permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Guru harus mempunyai cita-cita untuk membangun peradaban bahkan mereka memiliki hak istimewa dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena itu, guru atau pendidikan harus pro aktif dari permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.
Karena menurut saya salah satu tujuan pendidikan adalah memungkinkan orang untuk memikirkan suatu masalah, menimbang dengan informasi faktual, dan membuat keputusan yang tepat tentang masalah yang mereka hadapi dan komunitas tempat mereka tinggal. Guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan sosial yang tinggi karena mereka adalah komunitas terpelajar.
Penting untuk menerjemahkan tanggung jawab kewarganegaraan ke dalam komunitas menjadi pekerjaan seseorang di kelas maupun di masyarakat. Oleh karenanya, kurikulum dan pembelajaran harus bersifat kontekstual yaitu tidak boleh ada jarak dengan isu-isu sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, guru memiliki kewajiban kepada siswa untuk mengekspos evolusi perkembangan demokrasi guna memberikan pencerahan tentang negara-bangsa. Guru juga harus aktif mewujudkan demokrasi sosial dan ekonomi serta menyingkirkan feodalisme, karena feodalisme merupakan kendala utama untuk mencapai pendidikan dan masyarakat modern.
Beberapa hal Krusial
Perdebatan kita saat ini masih sama dengan sebelumnya saat terjadi reformasi kurikulum yaitu tentang apa yang tersedia dan tidak tersedia dalam kurikulum serta bagaimana mengimplementasikannya secara ideal di sekolah. Banyak penelitian ilmiah melaporkan bahwa suksesnya reformasi kurikulum bersandar pada persepsi dan keyakinan guru (teacher’s belief).
Karenanya saran saya reformasi kurikulum yang sedang berjalan ini harus dilaksanakan secara progresif dan berbeda dengan program-program sebelumnya yang lebih mengutamakan formalitas dan administrasi.
Program peningkatan kompetensi guru (guru penggerak) yang sedang dilakukan harus benar-benar diimplementasikan secara efektif bukan program musiman yang fokus pada laporan pelaksanaan secara administratif dan hanya menghabiskan anggaran.
Sosialisasi kebijakan terhadap sekolah harus dikonseptualisasikan secara sistematis sehingga guru mengembangkan pemahaman yang jelas tentang kebijakan tersebut. Jangan ada ‘tafsir yang berbeda’ diantara guru tentang kebijakan. Dalam pelaksanaan reformasi, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada implementasi teknis tetapi juga pada perubahan pola pikir yang mendasar.
Dan sebagai langkah maju, perlu dilakukan upaya untuk melibatkan guru dalam diskusi seputar pengembangan kurikulum. Dengan demikian, pertanyaan pentingnya adalah dapatkah sekolah mengimplementasikan reformasi secara tepat progresif dan jangka panjang? *
