Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka pelaksanaan sosialisasi RB Tematik dan Pelaksanaan SPBE, di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (30/5/2023).

LAMONGAN | duta.co – Kepala OPD di Kabupaten Lamongan diminta lebih memahami Reformasi Birokrasi (RB) dan  Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penekanan ini disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka pelaksanaan sosialisasi RB Tematik dan Pelaksanaan SPBE, di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (30/5/2023).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyatakan, Pemkab Lamongan telah melakukan penyesuaian atau penajaman terhadap Roadmap RB, dengan fokus dalam dua hal yang disebut double track. Double Track yang dimaksud ini adalah fokus penyelesaian isi hulu atau disebut dengan RB General dan fokus untuk penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

“Hal ini agar dapat berdampak dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dan prioritas daerah. Ada beberapa keberhasilan di dalam implementasi RB Tematik yang tertuang dalam penajaman roadmap Lamongan, diantaranya yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi nilai investasi, pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan digitalisasi penurunan stunting,” ungkapnya di hadapan para Kepala OPD.

Bukan hanya itu, Bupati Yuhronur, dalam juga mengajak Kepala OPD yang hadir untuk terus melakukan kerjasama dalam merealisasikan manajemen pemerintahan yang baik di Lamongan.  “Yang perlu saya tekankan adalah agar pemantapan ini dapat berdampak positif dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Mari kita terus bekerjasama, karena semuanya tidak akan bisa dilaksanakan sendiri dan tidak bisa berhasil tanpa kolaborasi dan sinergi. Kami berharap Kabupaten Lamongan akan semakin baik di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan menyampaikan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi pada hari ini adalah guna menyamakan persepsi. “Utamanya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak melalui RB General dan RB Tematik, sehingga dapat benar-benar memberikan dampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Lamongan,” katanya.

Reformasi birokrasi tematik dirumuskan, kata dia,  untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir. “Agar instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan,” jelasnya.

Dalam acara ini dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI Budi Prawira, menyampaikan materi tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik, dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Ugi Cahyo Setiono menyampaikan materi Penerapan SPBE.

Sementara, Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 berhasil mempertahankan predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tetap A dengan nilai 82,64, dan meningkatkan Indeks RB dari yang awalnya B menjadi berpredikat BB dengan nilai 70,02. (dam)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry