KEDIRI|duta.co – Hampir 100 orang perwakilan warga desa setempat menggelar pertemuan di Balai Desa Melati Kecamatan Mojo, pada Jumat (30/8), sekira pukul 09.00wib. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut aksi sebelumnya yang digelar warga pada 26 Agustus lalu. Warga menuntut pertangungjawaban Kades Musa Soim, atas keberadaan bangunan milik SMA Negeri 1 Mojo yang menutup akses jalan warga.
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kediri, Ampuh Kurniadi, Kepala SMA Negeri 1 Mojo Bambang Sutiarso, Kapolsek Mojo AKP Wahana, Camat Sukemi dan Kades Melati. Sempat terjadi debat dalam pertemuan tersebut kemudian dilanjut peninjauan lokasi.
Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan keberadaan tanah lapangan awalnya dipergunakan untuk umum. Kemudian dihibahkan kepada pihak SMA Negeri, dipergunakan sebagai sarana penunjang dunia pendidikan. Namun faktanya, tanah lapang tersebut didirikan bangunan. Padahal, keberadaan SMA ini dulunya menempati bangunan SD.
“Kami meminta tanah lapangan ini kembali dipergunakan untuk masyarakat. Bila kemudian pihak SMA ingin mempergunakan, kami persilahkan untuk kegiatan. Dulu di tahun 2002. bekas bangunan SD diubah menjadi bangunan SMA. Padahal SMA kan dikelola oleh negara, terus kenapa menggunakan tanah yang dipergunakan untuk aktifitas warga juga,” jelas Sukoto, perwakilan warga dikonfirmasi usai pertemuan.
Bentuk Kesewenangan Pihak Sekolah
Tujuan aksi ini, diterangkan Sukoto, ingin memperjuangan tanah leluhur agar tidak digunangkan sewenang-wenang. Apalagi, sebagian besar siswanya merupakan warga Desa Melati, yang membutuh ilmu pendidikan dan juga sebagian besar merupakan warga tidak mampu.
“Apalagi di dalam sekolah ini, merupakan anak warga Desa Melati dan merupakan anak tidak mampu. Sebagian besar merupakan anak tidak mampu, lalu kenapa juga bila jajan atau beli apapun dibatasi harus beli di dalam sekolahan. Ini namanya monopoli, terus apa gunanya komite sekolah bila tidak mampu mengawasi,” terang pensiunan PNS berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
Sebelumnya memang telah digelar pertemuan pada 26 Agustus lalu, namun tidak ada keputusan dan menjadikan warga kembali menggelar aksi kedua. Seperti disampaikan koordinator aksi, Imam Syaifudin, yang mempertanyakan alih fungsi tanah lapangan kini didirikan bangunan oleh pihak SMA.
“Dulunya tanah lapangan sebelum ada SMA. Dalam perjanjiannya dengan Komisi E sebelum dihibahkan, untuk kebutuhan meningkatkan SMA. Memang tanah tersebut bukan lagi hak milik kami dan rasanya lucu bila sekarang kami turut melarang atau membatasi,” jelas nya.
Peninjauan Lokasi Bangunan di Tanah Lapangan
Namun, Imam Syaifudin melihat pembangunan dilakukan pihak SMA telah melebihi batas dan terkesan sewenang-wenang. Selain berdirinya bangunan tidak mengajak bicara perwakilan masyarakat, keberadaan fisiknya ini menutup akses jalan warga.
“Selama ini kita diam, namun seiring berkembangnya sekolah akhirnya muncul masalah. Selalu kami awasi, jangankan orang normal. Orang stres sekalipun pasti protes apabila selalu dibodohi. Makanya tidak ada pilihan kecuali mengembalikan fungsi lapangan atau kepala sekolah dicopot dari jabatannya,” tegasnya.
Menyikapi permintaan warga, Bambang Sutiarso, Kepala SMA Negeri 1 Mojo menjelaskan, bahwa dirinya hanya menjalankan kebijakan dari pimpinan. “Kami hanya menjalankan kebijakan atasan, untuk sementara kami hentikan dulu proses pembangunan. Selanjutnya kami akan konsultasikan dengan pimpinan,” terangnya. (bub/nng)
