SIDOARJO | duta.co – Sekitar 430 Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan GOR Delta Sidoarjo meluruk kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (07/01/2020). Mereka menutut kawasan GOR yang hanya dibuka pintu utamanya sejak awal Tahun 2020 kemarin, keempat pintunya dibuka semua.
Alasannya, sejak penutupan 3 pintu selain pintu utama menyebabkan pendapatan PKL menurun. Apalagi, ada pembatasan jam malam dalam usaha kuliner itu. Dalam aksinya, ratusan PKL ini membawa sejumlah poster berisi tulisan hujatan dan kecaman.
Diantaranya, Ojo Kakean Aturan, PKL Perlu Dibina Bukan Dibinasakan, Penutupan Pintu GOR Menghancurkan Usaha Kami, Mana Janji Untuk Kami PKL GOR, Jangan Kebiri Usaha Kami PKL GOR, dan Keluarga Kami Butuh Hidup.
“Hampir 75 persen PKL yang jualan di GOR menjadi kawasan itu sebagai penunjang hidup utama,” kata Korlap Aksi, Sumi Harsono di sela-sela aksinya.
Selain itu, lanjut pria yang akrab dipanggil Sumi ini ada 5 tuntutan PKL dalam aksinya kali ini. Diantaranya, pintu gerbang utama yang selama ini menjadi akses utama dibuka kembali karena berdampak pada pendapatan PKL, penerapan pembatasan waktu operasional pukul 02.00 WIB karena ramainya jam pembeli, terkait soal even berbau komersial tetap diperbolehkan berjualan, minta adanya kerjasama penataan dan pembinaan, serta hapus campur tangan oknum yang mengintimidasi PKL.
“Kami harap perhatian pemerintah. Karena kami mencari makan bukan korupsi. Kami siap ditata rapi. Kami menilai antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bersinergi hingga PKL tak tertata baik. Karena ratusan PKL ini dari alun-alun Sidoarjo,” imbuhnya.
Hal yang sama diangkapkan salah satu PKL GOR. Menurut perempuan yang jualan kuliner saat malam hari ini, sudah banyak retribusi yang diberikan untuk petugas yang menarik iuran itu. Bahkan setiap berjualan selalu ada retribusi itu.
“Macam-macam retribusinya mulai kebersihan dan lainnya. Setipa buka selalu kami bayar retribusi diluar sewa stan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Disporapar Pemkab Sidoarjo, Joko Supriyadi penertiban jam dan pintu yang dibuka itu agar kawasan GOR tetap bersih. Apalagi, saat ini kawasan GOR sudah direvitalisasi mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 6,3 miliar.
“Sebenarnya kami dan PKL sebagai mitra. Makanya itu mari disepakati dari 4 pintu yang ada di GOR pintu mana yang harus dibuka dan ditutup. Karena kami uji coba dengan membuka hanya pintu A karena jalannya dua jalur,” katanya.
Menurut Joko dari puluhan Stadion yang ada di Jawa, hanya Stadion GBK, Cibinong, Bekasi, Bandung dan Sidoarjo yang layak berskala internasional. Namun selama pertandingan bola baik AFF maupun AFC tak melihat lingkungan Stadion GOR Sidoarjo.
“Sekarang PKL masih berserakan, makanya mau ditata dan diperbaiki,” ungkapnya.
Sementara rombongan perwakilan PKL diterima anggota dan pimpinan Komisi A dan Komisi D DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menegaskan tidak ada yang melarang PKL berjualan. Akan tetapi soal masalah sosial yang ada harus diperhatikan semua pihak.
“Kami minta ada stabilitas keamanan dan adanya kafe-kafe di GOR harus menjamin keamanan dan ketertibannya,” tandasnya. (yud)
