SURABAYA | duta.co – Kasus penyelewangan dana hibah Jatim membuat PPP meminta penghapusan program ini. Banyak hal yang dianggap membuka peluang penyelewengan di program ini, meski dianggap sudah ketat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori, dalam Diskusi Jagongan Jurnalis “Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah” di Surabaya, Rabu (8/3/2023).
Menurutnya, dua pola hibah yang pernah diterapkan di Jatim, sama-sama bermasalah. Terakhir, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Golkar, Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring OTT KPK pada 14 Desember 2022, dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah.
“Saya sebagai orang PPP saya lebih baik hibah dihapus. Bentuknya jangan hibah, tugas dewan menyerap aspirasi. Ada kesan dewan hanya sinterklas saja bagi-bagi,” kata Mujahid Ansori.
Mujahid menekankan, dirinya bukan bermaksud menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, kata dia, sistemnya harus diubah. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang.
“Harusnya dewan mengawasi tapi ini malah diawasi. Saya berharap hibah dievaluasi. Bukan tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi dievaluasi sistemnya. Jangan sampai tidak terukur,” katanya.
Mujahid menjelaskan, dalam konteks stabilitas APBD, hibah merupakan belaja tidak langsung. Sebuah daerah dianggap sehat jika belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara di Jatim, kata dia, sudah terlalu kebablasan karena belanja tidak langsungnya lebih besar.
“Hibah kalau dengan program belanja langsung beda. Kalau belanja langsung akan lebih terukur. Hibah itu hadiah, bisa diberikan ke siapa saja. Bisa miskin, bisa kaya. Tapi sekarang relatif hanya didapatkan oleh orang yang punya relasi politik. Bahkan ada di bawah yang dapat hibah berkali-kali, jadi ada ketidakadilan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan partai lain yang hadir dalam diskusi tersebut justru berharap program hibah bisa terus dilanjutkan. Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, RB Zainal Arifin contohnya. Ia menyebut program hibah masih sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat daerah. Terkait masih adanya persoalan, menurutnya itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut.
“Bahkan sekarang dana hibah diarahkan pada bisa sepakbola, misalnya terkait pembinaan. Terus juga pembangunan masjid, dan sebagainya itu lewat dana hibah,” ujarnya.
Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim, Dedy Prasetyo juga berpendapat serupa. Menurutnya, hibah merupakan program yang bagus. Menurut Dedy, timbulnya permasalahan adalah ketika penyaluran Bansos dilakukan oleh orang yang salah.
“Bahwa dana hibah itu suatu program yang bagus. Cuma pelaksanaannya yang menjadi salah ketika di tangan yang salah,” kata Dedy. (Zal)
