SURABAYA | duta.co – “Pemimpin tidak clometan. Apalagi menentang konstitusi dalam berbangsa dan bernegara,” demikian komentar warganet terkait usulan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar ada penundaan Pemilu, dalam bentuk video bersumber dari Kompastv, berdurasi 48 detik, beredar sampai Selasa (29/3/22) pagi.
Sementara, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bakal menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding Tuban, Rabu 30 Maret 2022. Salah satu bahasan dalam Forum Musyawarah Alim Ulama itu adalah kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.
“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, dalam keterangan Senin, 28 Maret 2022.
Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, tentu saja hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Menurut Kiai Matin, panggilan akrab Pengasuh Pendok Pesantren Sunan Bejagung, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).
Pemilu dan Sikap PWNU Jatim
Terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang memiliki pengaruh di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.
PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 sesuai jadwal. Tidak ada penundaaan. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak penundaan Pemilu karena melanggar konstitusi.
Sejauh ini, ada isu-isu yang sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.
Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan terkenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu.
Persiapan Musyawarah dan Rapat Pleno
Dalam konteks sekarang, para ulama dan kiai pesantren bersama PWNU Jawa Timur melakukan pembahasan tuntas, serta menggelar Rapat Pleno yang akan membahas Program kerja PWNU Jawa Timur periode 2018-2023.
Ketua Panitia Rapat Pleno PWNU Jatim Ketua Panitia, H Nasruddin Ali dan Sekretaris KH Syamsuddin (Ra Uud), bersama jajaran PWNU Jawa Timur, di antaranya, Ir H M Koderi (Wakil Ketua), H Rasidi (Wakil Bendahara) dan Syukron Dossy (Wakil Sekretaris) mengadakan koordinasi di lokasi Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Minggu 27 Maret 2022. Bersama KH Abdul Matin Jawahir dan jajaran aparat, seperti Kodim dan Polres setempat.
Ketua Panitia Rapat Pleno PWNU Jatim, H Nasruddin yang juga salah pimpinan Pesantren Bahrul Huda Tuban, menjelaskan, Rapat Pleno PWNU Jatim dan Forum Musyarah Alim Ulama, adalah bagian dari blue print rencana strategis (Renstra) (strategic planning) yang telah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama rumuskan hingga tahun 2030.
“Keberadaan program kerja kita harapkan dapat menjadi semacam “GBHN” Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi yang bermuara kepada visi dan misi yang telah NU canangkan secara jangka panjang,” tutur Nasruddin, yang juga Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur.
Dalam pembahsan Rapat Pleno, terbagi sejumlah komisi yang menjadi bagian Panca Harakah (Lima Gerakan) PWNU Jatim. Di antarnya, Komisi Pendidikan, Komisi Pengkaderan, Pendataan Anggota, Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Media dan Literasi Dakwah.
“Arti penting program kerja ini, sebagai tolok ukur suatu periode kepengurusan tertentu di dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap umat. Untuk itu, program kerja ini dapat menjadi alat ukur terhadap kepengurusan periode ini yang berkelanjutan di masa depan,” tutur Ra Uud. (*)
