LAMONGAN | duta.co – Ribuan petani tambak menggelar aksi demonstrasi turun jalan, mereka melakukan aksi long march dari gedung GOR Lamongan menuju gedung Pemkab Lamongan, Rabu (02/02).
Aksi tersebut menuntut agar kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para petani tambak di wilayah Lamongan utara dan sekitarnya tidak dicabut atau dihapus.
Beragam aspirasi dan protes juga disampaikan oleh masing-masing perwakilan massa petani tambak, mulai dari spanduk bertuliskan, ‘Kami Butuh Pupuk Pak, Kami Sudah Susah, Jangan Tambah Penderitaan Kami’.
“Kami sebagai petani tambak semakin sengsara akibat dihapusnya pupuk bersubsidi, DPR selaku wakil kami juga tidak bisa membawa aspirasi kami. DPR pengkhianat,” teriak salah satu peserta aksi.
“Sebagai wakil rakyat jangan hanya duduk-duduk di kursi empuk di ruangan yang ber-AC saja, tapi turunlah ke lapangan, lihatlah rakyatmu kaum petani tambak kini kian sengsara,” lanjut peserta aksi lain.
“Kalian itu dipilih oleh rakyat, seharusnya kalian sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan malah sebaliknya, tolong suara petani tambak ini diperjuangkan,” tukasnya.
Koordinator aksi, Yusuf Fadli mengatakan, petambak dari nomen klasi dari subsidi pupuk itu dihapus dari Kementerian Pertanian. Di mana kemarin pihaknya mengambil alokasi subsidi dari situ. Sementara Kementerian kelautan dan perikanan tidak membuat regulasi.
“Artinya, petambak itu haram menikmati pupuk subsidi. Tentu itu bisa terjerat kasus hukum, karrna subsidi yang tidak pas,” ujar Yusuf Fadli.
Sehingga, kata dia, hari ini pihaknya membuktikan kepada pemerintah bahwa kebijakan penghapusan pupuk subsidi ini adalah kebijakan yang keliru.
Menurutnya, seharusnya pemerintah melakukan riset dulu kelapangan sebelum mengambil kebijakan penghapusan nomen klatur petambak dari penerima pupuk subsidi.
“Kita mengajak DPR untuk bergerak bersama-sama, saya ingin menunjukkan ke pemerintah pusat bahwa petambak di Lamongan itu keberdaanya real dan tidak bisa lepas dari pupuk subsidi,” tandasnya.
Ia menuturkan, sampai hari ini (Rabu, 2/2) kelangkaan pupuk terjadi. Pihaknya dipaksa membeli pupuk yang berharga 350 ribu yang subsidi 100 ribu.
“Nah, harga pupuk segitu berat bagi petani tambak Lamongan yang notabenenya tambaknya tidak luas. Kita berharap pupuk subsidi bisa tersalurkan lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menemui peserta aksi petani tambak menyampaikan, sebenarnya kita sudah mengantisipasi ini. Supaya kelangkaan pupuk di sektor perikanan bisa teratasi.
“Kami juga sudah menyurati dan sudah datang ke Dirjen untuk menyampaikan semua masalah ini,” ungkapnya.
Memang saat ini, kata bupati, ada peraturan pemerintah dari KKP, bahwa perikanan ini tidak masuk dalam alokasi. Tapi, menurutnya, pihaknya akan terus berusaha membantu petani tambak.
“Kami akan fasilitasi dengan bapak Dirjen sendiri dan akan kami perkuat. Bila perlu kita bersama-sama ke Jakarta untuk menyampaikan itu. Hal ini supaya aspirasi tersampaikan sehingga pupuk langka tidak terjadi kembali,” tuturnya. (ard)
