PASURUAN | duta.co – Fraksi PKS mengusulkan mendeklarasikan “Tahun 2020, Tahun bebas Gagal Lelang”, usulan ini digunakan secara terbuka. Ditekankan dan dikontrol secara rutin. Alasannya, di tahun anggaran 2019, diasumsikan Pemkot Pasuruan memiliki SiLPA yang cukup besar, berkisar Rp 219 miliar untuk menutupi defisit anggaran APBD tahun 2020 mendatang.
Hal itu terungkap di Pandangan umum Fraksi PKS di Rapat Paripurna ll DPRD Kota Pasuruan dalam acara, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, pada Sabtu (23/11/19). Disebut besarnya SiLPA akibat gagal lelang, menunjukan jika pemerintah Kota Pasuruan tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal.
Wakil Ketua DPD Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Jawa Timur, Amin Suprayitno mengapresiasi fraksi-fraksi di DPRD Kota Pasuruan yang tanggap pada anggaran APBD. “Kami berharap atas pandangan fraksi PKS itu, pemerintah harus serius menanggapinya. Kalau tak ditanggapi, berarti dewan tak punya marwah dan tak dihiraukan oleh pemerintah daerah,” ujar dia, Minggu, (24/11/2019).
Dikatakannya, seperti halnya retribusi makam yang diminta ditinjau ulang oleh fraksi PKS dan PDIP yang tak ditanggapi. Sehingga paripurna Dewan dalam pandangan fraksi-fraksi tak dianggap dan hanya formalitas saja untuk lakukan kerjaan Dewan. “Sehingga mereka punya rencana-rencana sendiri yang tidak pro teehadap rakyat,” jelas Prayit.
Juga disebut oleh Prayit, bahwa Fraksi PKS menyoroti kegiatan promosi dan pameran yang memakan dana besar. Kegiatan tersebut sifatnya rutin setiap tahun dengan sasaran yang hampir sama, yaitu untuk mengangkat produk unggulan Kota Pasuruan. Namun sejauh ini, belum nampak hasil yang signifikan dalam meningkatkan omset penjualan produk-produk unggulan tersebut.
Seperti, Promosi Potensi dan Peluang Investasi yang menghabiskan dana Rp 348.676.500. yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Dan Pameran Perkoperasian yang menelan dana Rp 246 juta, di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. “Juga di dinas perdagangan dan perindustrian,” urainya.
Dalam kegiatan Pengembangan dan penguatan usaha di Bidang Perdagangan, di dalamnya ada promosi dengan nilai Rp 2.269.832.750. Total dana yang dihabiskan dalam satu tahun sebesar Rp 2.818.755.250. “Dari belum melihat hasil yang signifikan di dalam meningkatkan omset produk-produk unggulan tersebut,” tegas Prayit.
Promosi dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pasuruan yang menyedot anggaran sebesar itu, disebut Pospera mencederai masyarakat. “Justru bila untuk UKM, perekonomian mereka meningkat. Para Organisasi Peringkat Daerah agar mengedepankan kepentingan rakyat. Sebab anggaran itu dari rakyat untuk rakyat,” sambung dia.
Pihaknya mendesak pada kalangan OPD di Pemkot Pasuruan agar merencanakan anggaran tahun 2020 mendatang untuk kepentingan rakyat. “Marilah bersama-sama berfikir kreatif untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya copy paste kegiatan yang sudah ada. Seperti kesibukan study banding habiskan anggaran,” pungkas Prayit. (raf)
