Tampak Ketua DPD RI H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turun lapangan. Minta pengusaha gandeng erat petani. (FT/IST)

“Tidak keliru, kalau jutaan warga Jawa Timur memilih dan menyerahkan suaranya kepada H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai senator Jatim. Hari ini, kita serasa menemukan orangnya.”

Oleh M Kholili*

TAHUN ini adalah tahun berat dan sulit. Semua daerah menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Penghuni planet bumi ini, seakan dipaksa berganti haluan. Wabah corona virus disease atau disingkat Covid-19, berhasil memaksa kita untuk memasuki gaya hidup baru, new normal.

Artinya, terkait jasmani, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, gunakan masker. Ini  akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tatanan ekonomi pun diprediksi bakal berubah. Durasi pandemi berlangsung lama, satu sampai dua tahun mendatang, setidaknya sampai ada vaksinnya. Ini, tentu, membuat recovery ekonomi melambat.

Dalam kondisi demikian, aktivitas produksi barang dan jasa, pasti terganggu. Gangguan produksi sama dengan pengurangan pekerja, pengangguran meningkat, warga kehilangan penghasilan bertambah.

Di tengah warga kehilangan penghasilan, maka, pemerintah daerah otomatis lebih sibuk mengurusi warga miskin, rentan miskin, penganggur dadakan. Sementara kemampuan keuangan Pemda (APBD), dalam kondisi yang sama, juga melorot tajam, bukan tak mungkin, APBD mengalami defisit.

Adalah pas, apa yang pernah disampaikan Ketua DPD RI H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, jauh sebelum bangsa ini babak belur ‘dihajar’ Covid-19. Dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, di Kompleks Parlemen, Senator asal Jawa Timur itu sudah punya tekad memaksimalkan lembaganya untuk membangun daerah. Ini adalah harapan baru bagi masa depan daerah.

Beberapa langkah sudah dijalankannya. Misalnya, bagaimana DPD RI memastikan dapat bekerja sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, terutama dengan Presiden RI. Meminjam bahasa Pak LaNyalla: “Kami ingin bangun daerah, permasalahan daerah dibawa ke nasional untuk diselesaikan, bukan masalah nasional dibawa ke daerah”.

Gagasan ini berlanjut dengan adanya koordinasi bersama Forum Staf Ahli Kepala Daerah. Lalu terbentuklah Forum Anggota DPD yang Mantan Kepala Daerah. Dengan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana memaksimalkan (peran) DPD di daerah.

Diakui, permasalahan daerah sangat kompleks. Dari soal ekonomi dan sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Sinergitas DPD dengan lembaga negara lain, terutama lembaga kepresidenan, menjadi amat urgen.

Walhasil, DPD RI akan menjadi katalisator pembangunan daerah sekaligus perekat kebangsaan. Karena anggota DPD itu, tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Menemukan Orangnya

Dalam kondisi sulit seperti ini, rakyat semakin peka, dan ini menjadi tolok ukur untuk melihat siapa wakil rakyat, wakil daerah yang peduli kepada warganya.

Hari ini kita saksikan, peran DPD RI semakin dapat dirasakan masyarakat luas. Ini berbanding terbalik dengan peran politisi partai, yang masih sibuk dengan rutinitas ‘gali lubang tutup lubang’.

Rakyat bisa menyaksikan dengan kasat mata, misalnya, bagaimana proses RUU Minerba (Mineral dan Batubara) menjadi Undang-Undang yang dilakukan di sidang paripurna DPR RI pekan lalu.

Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri, menyatakan, bahwa, DPD RI akan mengirim nota keberatan atau nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi UU tersebut.

Ada 2 hal penting yang tidak diindahkan. Pertama secara formil, ada tahapan yang salah yang dilakukan DPR RI berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3.

Kedua, secara materiil, DPD sudah memberikan pikiran dan masukan yang oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi dalam substansi UU tersebut. Tentu, semua ini menjadi catatan serius masyarakat luas. Karena Undang-Undang Minerba, berdampak langsung kepada masyarakat daerah.

Keberpihakan anggota DPD RI kepada daerah, di tengah politisi partai terpuruk, jelas menjadi harapan besar masyarakat daerah. Di bawah kendali H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, anggota DPD RI yang hari-hari ini sedang reses di daerah, bisa melakukan penajaman pengawasan sekaligus pemantauan kebijakan pusat.

Wajah Indonesia adalah wajah 34 provinsi kita. Jika daerah maju dan berdaya saing, maka Indonesia juga akan maju dan berdaya saing. Program serta kebijakan pemerintah pusat harus berjalan di daerah, dan harus mampu dirasakan oleh daerah, dapat dinikmati masyarakat daerah. Itulah tugas utama senator.

Jadi? Tidak keliru, kalau jutaan warga Jawa Timur memilih dan menyerahkan suaranya kepada H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai senator Jatim. Hari ini, kita serasa menemukan orangnya. Di tengah sibuk menjadi dirigen DPD RI, ternyata kepeduliannya kepada Jawa Timur, tak diragukan lagi. Selamat bekerja Ketua DPD RI H AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, semoga bermanfaat untuk umat. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. (*)

*M Kholili adalah Sekretaris Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits Indonesia (FKMTHI).

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry