SURABAYA | duta.co – Walikota Surabaya Tri Rismaharini dinilai tetap satu frekuensi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait penunjukan ketua, sekretaris, dan bendahara DPC PDIP Kota Surabaya periode 2019-2024 menggantikan kepemimpinan Whisnu Sakti Buana. Alasannya, Tri Risma memiliki relasi yang sangat dekat dengan Megawati, sehingga tak mungkin berbeda kebijakan dengan Ketum DPP PDI Perjuangan.
Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, Tri Rismaharini memang tak mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil walikota Surabaya. Namun, dengan melihat relasi antara Risma dan Megawati, walikota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDI Perjuangan.
”Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDI Perjuangan itu kan sangat kuat dari DPP. Menurut saya, Bu Risma akan menyesuaikan frekuensi DPP PDI Perjuangan,” ujar Surokim Abdussalam saat dikonfirmasi Kamis (11/7/2019).
Menurut Dekan FISIB UTM, sikap Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Surabaya bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Ia juga menilai sikap Tri Rismaharini yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.
”Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada Konfercab PDIP Surabaya Minggu (7/7/2019) banyak diwarnai protes, karena DPP PDI Perjuangan menugaskan Adi Sutarwijono sebagai ketua PDI Perjuangan Surabaya. Padahal usulan PAC-PAC adalah mendukung Whisnu Sakti Buana.
Surat keputusan Konfercab PDI Perjuangan Kota Surabaya ditandatangani langusng oleh Ketum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ud
