Oleh: Suparto Wijoyo*
SEJUJURNYA saya sudah matur sama Cak Mispon, bahwa saya hendak menuliskan tentang krisis ekologis yang menyertai gerbang musim kemarau yang rawan kebakaran hutan dan lahan, tetapi justru di Kalbar dan Kalteng serta Sulbar mengalami banjir di hari-hari ini, hari-hari yang di Surabaya, panas kentar-kentar. Tetapi ada kehendak politik yang jauh lebih perlu mendapatkan sedikit mendung yang “menggeledekkan” jagad pilkada. Ada calon maupun kepala daerah aktif terkena Covid-19 dan atas nama demokrasi pilkada harus tetap dihelat. Inilah pilihan politik dimana kedaulatan rakyat akan diperhadapkan dengan kedaulatan Covid-19.
Demi alasan demokrasi, soal pandemi tidak boleh menggesernya. Kekuatan Covid-19 terksesan tidak perlu dikhawatirkan sebab suara rakyat suara Tuhan, sementara sebaran Covid-19 dianggap lumrah-lumrah saja. Ini keadaan yang wajar dan mudah dinalar sebagaimana KPU mendemonstrasikan argumentasinya sambil menetapkannya “konser musik tiadalah masalah”. Cak Mispon langsung nyeletuk: iki pilkada gendeng Cak, mosok konser dan pentas ndandut boleh digelar, justru semua rakyat harus disehatkan. Iki yang waras siapa?
Tentu gendeng di atas atau gila dalam hal ini maknanya adalah sebuah godaan, sesuatu yang unik nan ganjil saja. Selanjutnya soal nyoblos kan rahasia meski usai nyoblos tersambar Covid-19. Pilkada 2020 memang unik dan terkesan paling sesuai dengan “jiwa demokrasi” di mana paparan Covid-19 adalah angka-angka yang bisa distatistikkan menjadi kekuatan kekuasaan. Atau justru “tanda tidak berdayanya kekuasaan menghalau Covid-19”. Jadi sekalian rakyat digerakkan ke TPS atau konser-konser yang penting kematian itu takdir. Hari-hari ini niscaya berkelindan persekutuan acara-acara yang gila-gilaan, yaitu diselenggarakan untuk membentuk order “kedaulatan rakyat yang diajak gila makan corona”. Dengan ikut pilkada, orang-orang itu memiliki kesadaran tinggi karena bereaksi setelah mengerti atas hak konstitusionalnya, tetapi disambut dengan hormat oleh “pasukan Covid-19”.
Inilah Pilkada yang mewadahi orang-orang untuk berbuat nekat yang berkesadaran politik. Ingatan saya langsung menelusuri rekaman cerita beberapa waktu lalu, ada orang yang hendak diberi atribut gila yang mampu menyasar ulama, bukan yang lain, semisal kuli bangunan atau pedagang sayur. Orgil ini mampu bertindak selektif dan juga pandai bermain peran dengan tampilan meyakinkan. Panggung sosial saat itu mempertontonkan kehebatan betapa orgil mampu bertindak tepat sasaran. Saya menjadi sangat terkesima dengan aktor orgil dalam menyikapi posisi kiai, dengan aparatur hukum yang dituntut menimang penuh pertimbangan mengingat orgil dianggap tidak elok diminta pertanggungjawaban.
Tampilan orgil kisahnya semakin nganeh-nganehi: pembunuhan ulama di Jawa Barat yang juga pernah menimpa keluarga kiai di Jombang di era lama serta menyeruak di kasus “kolor ijo” maupun “Ninja Banyuwangi” tahun 1998. Konteksnya nyaris serupa dalam genderang politik nasional yang menghangat. Merujuk Laporan Tim Pencari Fakta dari KISDI waktu tahun 1998 amatlah terang “cerita” pembantaian ulama di Banyuwangi yang “dilakukan orang-orang gila” yang mampu bertindak “sangat presisi”.
Atmosfirnya selaksa lazuardi yang mempertontonkan “parade kecerdasaan” dengan menuang “genderang kegilaan”. Adakah hadirnya orang-orang gila dalam pentas saat menjelang pilkada merupakan bagian dari “operasi gila” perebutan jabatan pemerintahan itu pada dasarnya diawali oleh “pemain-pemain waras”? Orang-orang waras yang tidak tahan menghadapi realitas menjadi sangat tertekan jiwanya, karena khawatir tidak dapat menggapai “mimpi berkuasa” yang sangat emosional. Situasinya persis seperti yang dianalisis oleh Jean-Paul Sartre dalam karyanya Theory of The Emotions (1962).
Emosi orang-orang itu merefleksikan sebuah keadaan yang terjadi berulang-ulang dalam situasi yang sulit dan hal ini bukanlah soal karakter, melainkan soal perasaan yang fluktuatif. Berarti “kegilaan orang-orang” pembunuh ulama atau peserta pemilu memenuhi kategori model “perasaan yang fluktuatif” yang tidak mampu bertanding dengan kesatria. Munculnya orang-orang gila yang pandai memilih untuk membangun kerumunannya itu menjadikan saya semakin tertarik membaca ulang Kitab Kebijaksanaan Orang-orang Gila (‘Uqala’ al-Majanin) yang ditulis Abu Al-Qasim An-Naisaburi yang terbit pertama kali 1987.
Buku ini memuat 500 kisah muslim genius yang dianggap gila dalam sejarah Islam, ditulis 1000 tahun lalu. Terdapat mutiara hikmah yang banyak dari pustaka ini: Wahai Sa’dun, mengapa engkau tidak bergaul dengan masyarakat? Sa’dun bersyair: Menjaulah dari orang-orang supaya mereka menyangkamu takut. Tak perlu kau menginginkan saudara, teman dan sahabat. Pandanglah manusia dari manapun kau suka. Maka yang akan kau lihat hanyalah kalajengking.
Sengatan kalajengking itu memang mengenang dan soal urusan orgil terus meretas bercampur aduk dengan adegan yang mendentum di cakrawala nusantara. Dalam konteks yang agak berbeda menjadikan saya mencermati juga buku La Nuit karya Elie Wiesel yang mengungkapkan kisah anak Yahudi yang mengalami penderitaan di Kamp Nazi Jerman. Kekejaman yang diderita berujung pada kosakata hanya mukjizat yang diharapkan mampu mengatasinya. Buku yang amat bersahaja dalam menampilkan lakon keberadaan manusia di tengah segala kemelut yang dapat memusnahkan manusia (dalam kasus ini hanya sekadar meraih kuasa), ialah agar manusia dapat berkembang menjadi manusia yang lebih manusiawi, yang mempunyai landasan kasih.
Ya … orang-orang gila itu memang membutuhkan kasih, termasuk kasih agar rakyat tetap datang di konser musik kampanye pilkada 2020 dan secara bersama-sama “berjoget dengan Covid-19”. Pesan Elie Wiesel amatlah dalam dan itu tampak tidak mampu dimainkan dalam gelora Pilkada di kala pandemi. Kondisinya sungguh telah menambah kelambu publik semakin tampak kisut. Tapi biarlah. Tidakkah kita dapat bersuara bahwa akan datang kekuatan baru dalam pilkada, yaitu sepasukan orang-orang yang dipersembahkan sebagai jamaah klaster baru serangan Covid-19 untuk menyambut hadirnya pemimpin baru. Begitukah?
* Penulis adalah Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
