SIDOARJO | duta.co – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemendikbud, Ari Santoso menjamin, bahwa, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang sedang dibahas pemerintah, tidak akan mengganggu proses belajar dan mengajar Madrasah Diniyah (Madin). Justru sebaliknya, dengan Perpres itu mutu pendidikan terkait karakter, termasuk diniyah anak didik, akan terpantau dengan baik.
“Sama sekali, program penguatan karakter ini tidak akan mengganggu Madin. Ini malah memperkuat. Misalnya, kalau ada anak didik yang memiliki kualitas bagus dalam masalah diniyah, maka, sekolah bisa memberikan nilai plus,” ujarnya saat konferensi pers di Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan di Sidoarjo, Kamis (20/7/2017).
Seperti diketahui, Selasa (18/7/2017) Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri untuk menggelar rapat. Rapat ini khusus membahas rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidikan Karakter. Menteri yang hadir antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dan, kini Peraturan Presiden itu telah berada di tangan Menteri Sekretaris Negara
Dijelaskan Ari, bahwa, Perpres itu juga mengakomodasi jam kerja guru, sekolah lima hari (SLH) sepekan. Artinya tugas guru disamakan dengan pagawai negeri lainnya yang, sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru mengemban kewajiban 40 jam dalam lima hari atau 8 jam setiap hari. Ini disinkronkan dengan lima tugas utama Kemendikbud, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Dengan begitu, banyak aspek positif bisa diambil dari kebijakan ini, termasuk aspek wisata domestik, karena memiliki hari libur yang sama.
Kalau selama ini masih ada salah persepsi, semua itu lantaran miskomunikasi. Misalnya, kekhawatiran hilangnya pelajaran agama, itu tidak akan terjadi. Juga kekhawatiran tugas ustadz-utadzah diambil guru sekolah, itu juga tidak mungkin. “Bahkan ada yang kekhawatiran anak pulang sekolah sampai sore hari, tidak. Untuk anak SD kelas 4, 5 dan 6 jam 12.10 wib sudah selesai. Sekolah sudah berwenang untuk memulangkannya. Karena jam 12.10 wib s/d 15.00 wib adalah ekskul, di sini tugas guru untuk memantau, dan anak didik bisa mengikuti proses belajar di Madin,” tambah Ari.
Masih menurut Ari yang, juga dikenal sebagai pakar IT ini, sekarang ini perkembangan teknologi sudah tidak bisa dielakkan lagi. Anak-anak kita hidupnya sudah sangat tergantung teknologi, HP misalnya. Jangan dikira anak-anak dalam kamar itu bebas pengaruh, tidak.
“Oleh sebab itu, SLH menambahkan ekstrakurikuler untuk memperkuat pendidikan karakter anak. Karena pendidikan karakter ini menjadi taruhan masa depan bangsa,” jelasnya serius.
Pentingnya penguatan pendidikan karakter, ini diamini semua pihak. Termasuk Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulton Fathoni. Ia melihat bahwa arahan Presiden Joko Widodo perihal Perpres penguatan pendidikan karakter, adalah tepat. Maka itu, ia menegaskan PBNU akan mendorong agar Perpres lebih fokus ke penguatan karakter tersebut.
“Jika menyimak penyataan (Rais Aam PBNU) KH Ma’ruf Amin dan rilis Staf Kepresidenan, Presiden fokus kepada penguatan karakter. Jadi, kami mendorong agar Perpres fokus kepada pendidikan penguatan karakter,” demikian Sulton Fathoni.
Formulanya seperti apa? PBNU, katanya, tentu akan tetap mendorong agar kebijakan tidak sampai membuat sekolah formal berjalan hingga sore hari. Namun, Sulton mengaku sepakat saja untuk aspek penguatan karakter sesuai arahan Presiden Joko Widodo. PBNU berpendapat, sekolah formal sebaiknya berjalan sampai sekitar pukul satu siang. Sehingga, waktu berikutnya bisa diisi pendidikan lain.
Manurut Sulton PBNU mendorong pukul satu (13.00 wib) sampai menjelang maghrib fokus untuk jam-jam pendidikan keagamaan. “Itu sangat mempengaruhi dan membantu pembentukan karakter anak bangsa,” ujarnya. (hud,sov)
