LAMONGAN | duta.co – Ada-ada saja yang dilakukan mahasiswa Lamongan dalam memperingati Hari Jadi Lamongan (HJL). Untuk memperingati HJL ke-454 ini, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Anggota Cipayung Plus Lamongan ini gelar unjuk rasa, Senin 29/5/2023). Namun, mereka kecewa karena tidak bisa tatap muka dengan Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anggota Cipayung Plus Lamongan ini merupakan gabungan dari 3 elemen mahasiswa di Lamongan. Tiga elemen itu, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa mengambil start aksinya dari Lamongan Sport Center (LSC). Dari gedung olahraga ini, mereka membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan mereka.
“Hentikan komersialisasi Pendidikan, cabut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan berikan jaminan Pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Lamongan. Penyelesaian tata ruang di Bengawan Njero terkait banjir tahunan. Gugat program Jamula. Wujudkan Reformasi Birokrasi Kesehatan demi terpenuhinya pelayanan gratis tanpa diskriminasi di Lamongan,” kata Amir Mahfut, salah seorang korlap aksi mahasiswa saat membacakan tuntutan mereka.
Para mahasiswa ini juga menuntut perbaikan infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan di Lamongan. Selain itu mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan subsidi pupuk, bibit dan obat-obatan bagi petani Lamongan.
Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah mencabut dan membatalkan UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Saat berada di depan gedung DPRD Lamongan, mereka menyampaikan orasi, sebelum bertemu dengan Ketua DPRD Lamongan. Tapi sayang, harapan para mahasiswa tidak kesampaian. Pasalnya, Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur yang diharapkan bisa menemui mereka, ternyata tidak ada di tempat.
Menyikapi ini, para mahasiswa bertepuk sebelah tangan. Artinya, keinginan para mahasiswa tidak terbalas, karena Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur tidak berada di tempat. “Ternyata ketua DPRD Lamongan tidak mau menemui kita,” kata salah satu mahasiswa.
Mendapat sikap ini, para mahasiswa menyambutnya dengan aksi tabur bunga di depan pintu gerbang DPRD Lamongan, sebagai simbol matinya demokrasi wakil rakyat di DPRD Lamongan. “Aksi tabur bunga ini sebagai simbol matinya demokrasi wakil rakyat di DPRD Lamongan,” kata mahasiswa lainnya.
Aksi ini sempat memanas. Sengatan terik matahari terasa makin panas, ketika suasana aksi makin memanas.
Ini terjadi saat mahasiswa kecewa terhadap sikap anggota DPRD dan aparat kepolisian yang makin memperketat gerbang masuk gedung megah di Jalan Basuki Rahmat ini. Akibatnya, para mahasiswa berusaha membuka gerbang masuk dan memanjat.
Upaya mahasiswa ini sia-sia karena blokade petugas terlalu kuat untuk dirobohkan.
Setelah negosiasi, para mahasiswa diperkenankan masuk ke halaman DPRD Lamongan. Mereka diantar salah seorang anggota DPRD Lamongan masuk ke ruangan Ketua DPRD Lamongan untuk membuktikan jika ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur sedang tidak berada di tempat karena sedang ada acara lainnya. “Kami mengapresiasi dan akan menindaklanjuti semua tuntutan rekan-rekan mahasiswa ini,” ungkap Mahfud Shodiq, salah seorang anggota DPRD Lamongan saat menemui pengunjuk rasa.
Usai menyampaikan aspirasinya, para mahasiswa melanjutkan aksinya ke gedung pemkab Lamongan. Sebagaimana di tempat pertama aksi, di tempat ini para mahasiswa menyampaikan kembali aspirasinya. (dam)
