SURABAYA | duta.co – Kinerja BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Wilayah Jawa Timur di 2021 ini meningkat tajam. Hingga 30 November 2021, capaian peserta aktif sebesar 3,7 juta dari target yang ditetapkan sebesar 3,4 juta.
Dari jumlah capaian itu masih lebih banyak peserta dari penerima upah (PU) yakni sebesar 2,1 juta dan pekerja jasa konstruksi sebesar 1,2 juta. Sedangkan pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal baru mencapai 305 ribu sedangkan pekerja migran 43 ribu.
Masih sedikitnya jumlah BPU itu menjadi tantangan tersendiri bagi BPJamsostek Kanwil Jatim. Diakui Deputi Direktur Kanwil BPJamsostek Jatim, Deny Yusyulian pihaknya harus bekerja ekstra untuk memperluas jangkauan kepesertaan BPU itu.
Karena dari jumlah 305 ribu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja BPU yang mencapai 7 juta orang. “Masih sangat kecil jadi harus terus digencarkan,” ujarnya ketika ditemui di kantornya, Kamis (2/12/2021).
Untuk pekerja BPU ini, kata Deny ada dua jenis yakni yang bisa membayar sendiri dan tidak bisa membayar sendiri alias pekerja rentan. Yang bisa membayar sendiri itu seperti pedagang pasar, pemilik toko dan sebagainya. Sedangkan pekerja rentan itu seperti tukang becak, penyapu jalan dan pekerjaan lain yang rentan terjadi kecelakaan namun tidak mampu untuk membayar iuran.
Dari data 305 ribu pekerja BPU yang terdaftar, pekerja rentan baru 10 persennya yang menjadi anggota BPJamsostek atau sekitar 30 ribu pekerja. Padahal dari data yang ada jumlah pekerja rentan itu antara 300 ribu hingga 400 ribu pekerja.
Beruntung berbagai pihak membantu untuk bisa memperluas kepesertaan BPU ini terutama pekerja rentan. Salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jatim Nomor 36/2021. Dalam salah satu pasal menyebutkan adanya partisipasi badan usaha untuk memberikan donasi mereka untuk melindungi pekerja rentan.
Pergub ini dikatakan Deny sangat membantu BPJamsostek untuk bergerak leluasa membantu para pekerja rentan agar bisa mendapat perlindungan BPJamsostek.
“Saat ini kami lakukan komunikasi dengan Asisten I untuk berkolaborasi dengan lima Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) yang ada di Jatim yakni di Malang, Pamekasan, Bojonegoro, Jember dan Madiun,” ungkapnya.
Selain itu, BPJamsostek Kanwil Jatim sedang melakukan implementasi Pergub tersebut ke perusahaan-perusahaan besar di Jatim yang jumlahnya 3.938 yang menyerap 1,1 juta pekerja.
Perusahaan besar itu, akan digiring BPJamsostek Kanwil Jatim masuk dalam program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan). Program ini adalah mengajak perusahaan untuk menyalurkan dana CSR (Corporate Social Responsibility)-nya untuk membayarkan iuran bagi pekerja rentan. Perusahaan membayarkan iuran selama minimal tiga bulan di mana setiap bulannya sebesar Rp16.800 untuk dua program kepesertaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
“Saat ini jumlahnya baru 20 perusahaan dengan jumlah pekerja sebesar 30 ribu-an. Salah satunya Bank Jatim,” kata Deny.
Bank Jatim sendiri mengikuti program GN Lingkaran untuk melindungi 10 ribu pekerja rentan di Surabaya melalui BPJamsostek Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa.
Pimpinan Divisi Dana dan Jasa Bank Jatim, Rahman Subiantoro mengatakan, sebagai perbankan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab/Pemkot se Jawa Timur, Bank Jatim merasa terpanggil untuk ikut mensejahterakan masyarakat Jawa Timur yang penghasilannya masih terbatas ini.
Rahman juga mengapresiasi adanya program GN Lingkaran dan berencana untuk terus terlibat dalam program bantuan perlindungan bagi para pekerja rentan ini. “Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank Jatim untuk masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
GN Lingkaran ini kata Deny merupakan program mulia. Di mana perusahaan mengalihkan menyalurkan dana CSR untuk manusia. Tapi selain dana CSR perusahaan, karyawan-karyawan perusahaan besar itu yang potensinya sebesar 1,1 juta juga bisa mengikuti program ini.
“Ini cara baru untuk bersedekah. Bayangkan 1,1 juta karyawan perusahaan besar menyisihkan Rp 50.400 untuk tiga bulan demi membantu membayar iuran satu pekerja rentan. Berarti akan ada 1,1 juta pekerja rentan yang akan dilindungi BPJamsostek. Ini potensi besar yang akan kita lakukan ke depan,” tukasnya.
Pendekatan Berbasis Komunitas
Selain gencar menyosialisasikan GN Lingkaran, BPJamsostek Kanwil Jatim juga gencar menyasar pekerja informal lain terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dalam hal ini, BPJamsostek Kanwil Jatim memiliki inovasi yang sudah diterapkan di Kantor Cabang Blitar yakni Life Skill Empowerment Program. Program ini berbasis komunitas di mana para penerima manfaat atau ahli waris dari pencari kerja yang sudah meninggal dibuatkan sebuah grup oleh Kantor Cabang Blitar.
Ratusan ahli waris yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga itu diberi pelatihan keterampilan tertentu secara gratis. Tujuannya agar nantinya ahli waris ini bisa membuka usaha sehingga bisa melanjutkan kehidupannya ke depan. Ketika memiliki usaha dan bisa mempekerjakan karyawan, diharapkan nantinya bisa didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek sektor informal dengan iuran Rp 16.800 perbulan untuk dua perlindungan yakni JKK dan JKM.
Dikatakan Deny, apa yang dilakukan BPJamsostek ini murni sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membantu ahli waris. Sehingga ahli waris tidak hanya mengandalkan uang pensiun dan santunan dari BPJamsostek.
“Kalau uang pensiun hanya untuk konsumsi, maka akan cepat habis. Tapi kalau dikasih bekal keterampilan, mereka akan berwirausaha dan uangnya akan berputar, tidak cepat habis. Dengan cara ini pula, ahli waris akan merasa memiliki keterikatan dengan BPJamsostek,” jelas Deny.
Pelatihan ini baru digelar September lalu bekerjasama dengan sebuah sebuah lembaga bernama Rumah Kinasih Blitar. Pelatihannya bermacam-macam sesuai dengan keahlian yang dimiliki anggota komunitas itu.
“Sementara kami dengan Rumah Kinasih Blitar memberi pelatihan membatik,” tandas Deny.
Kegiatan ini, diapresiasi dam didukung berbagai pihak seperti Dinas Penanaman Modal dan Tenaga kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dekranasda Kabupaten Blitar dan Bank Jatim Cabang Blitar.
Direktur Pelayanan BPJamsostek, Roswita Nilakurnia dan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih yang hadir secara virtual saat kegiatan September 2021 lalu itu juga turut mendukung digelarnya program itu.
Roswita juga berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin agar semakin luas dampak positifnya kepada ahli waris peserta dengan menciptakan ekosistem perekonomian melalui kegiatan UMKM. “Kegiatan ini akan dijalankan di 11 kota lainnya,” tandas Roswita.
Mokhammad Najih pun mengapresiasi inisiatif BPJamsostek untuk memberikan pelatihan bagi ahli waris peserta dalam menyambung ekonomi keluarga. “Saya piker pendekatan semacam ini sangat baik dalam membina hubungan yang berkesinambungan,” tukasnya.
Hal senada juga diungkapkan Walikota Blitar, Santoso. Dikatakannya apa yang dilakukan BPJamsostek memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi ahli waris. “Ini harus dilanjutkan dan dikembangkan,” ungkapnya.
Dari pelatihan ini, kata Deny, BPJamsostek akan terus memantau perkembangan pada anggota komunitas itu. “Kita harapkan segera terlihat hasilnya. Nanti, kami akan kembangkan program ini di daerah lainnya,” kata Deny.
Selain itu, kata Deny, pihaknya juga menggandeng komunitas pedagang kaki lima (PKL), komunitas pedagang pasar, komunitas UMKM di berbagai daerah. Cara ini dianggap paling efektif, karena dengan melalui komunitas, sosialisasi program kepesertaan bisa lebih mudah dilakukan.
Karena kata Deny, potensi PKL dan pedagang pasar serta UMKM itu sangat besar. “Mereka mau jadi peserta tapi terkadang malas membayarnya bukan karena tidak mampu membayar tapi karena tidak ada waktu. Makanya, BPJamsostek berinovasi, iuran bisa dibayarkan menggunakan GoPay, OVO, bisa melalui Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak punya waktu,” jelas Deny.
Ini salah satu strategi perluasan kepesertaan BPU yang dilakukan BPJamsostek Kanwil Jatim dengan cara berbeda. endanglismari
