MOJOKERTO | duta.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto akan membentuk kampung pengawasan partisipatif dan kampung anti politik uang. Saat ini, Bawaslu mulai gencar menyosialisasikan ke sejumlah masyarakat dan camat di Kota Onde-Onde itu. Langkah itu, sebagai bentuk ihktiar penguatan pengawasan demokrasi di indonesia .
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Absor mengatakan, terobosan untuk mengendalikan membudayanya politik uang pada saat pesta demokrasi di semua level, baik pileg, pilwali, pilbup, pilgub bahkan presiden sekalipun.
Menurutnya, membangun kesadaran politik warga, sangatlah penting karenanya diperlukan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu yang substantif, berkesinambungan, egaliter serta menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat dalam kerangka demokratisasi.
“Membangun kemitraaan dan jalinan kerjasama strategis dengan pemerintah di tingkat kelurahan sangatlah penting, hal itu nantinya akan di wujudkan dengan pendidikan demokrasi dan kepemiluan” tegasnya.
Adanya rencana kampung pengawasan partisipatif meliputi kelurahan Kranggan, Pulorejo, Miji dan Kedundung, sedangkan kampung anti politik uang meliputi kelurahan Meri, Surodinawan, Wates, dan Gunung Gedangan.
“Kampung-kampung tersebut ditargetkan berjalan secara maksimal mulai tahun 2019, sehingga nantinya kampung pengawasan dan kampung anti politik uang bisa bertambah,” terangnya.
Selain itu Ulil juga menegaskan bahwa acara yang bertema bersama bawaslu masyarakat sadar pengawasan pemilu, dapat membentuk Keberanian masyarakat melaporkan kecurangan pemilu, sehingga ketika ada pelanggaran dapat memenuhi unsur pelanggaran tersebut.”Butuh kesadaran masyarakat untuk memerangi politij uang,” tegasnya.
Sekedar diketahui, bahwa selain pembentukan kampung kampung tersebut bawaslu juga akan membuat pagelaran budaya ludruk dan campursari milenial dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif pada kamis 14 Nopember lalu.ari
