MOJOKERTO | duta.co – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dilaksanakan di Balai Pertemuan Kelurahan Meri, jalan Raya Meri, Jumat (37/1/2023).
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kepala Bapedalitbang Agung Moeljono, Kepala DPUPRPRKP Mashudi, Camat Kranggan Suharno, Plt. Kabag Prokopimda Fibriyanti, dan Lurah Meri Gesmanto.
Pada giat tersebut terungkap jika kelurahan Meri, kecamatan Kranggan, kota Mojokerto pada tahun 2022 lalu mendapat anggaran Dana Kelurahan (Dakel) sebesar Rp 1,3 miliar. Dari anggaran tersebut hanya terserap sebesar Rp 940 juta. Dengan demikian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 350 juta.
Mengomentari kondisi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono mengatakan jika penyerapan anggaran kelurahan Meri tergolong rendah.
“Penyerapan anggaran untuk kelurahan Meri ini tergolong rendah. Siap-siap Pak Lurah, pasti ditanya Bu Wali, kenapa tidak diserap. Pasti ditanya nanti,” ujarnya di sela-sela membaca arah kebijakan Pemkot Mojokerto tahun 2024 dan posisi anggaran Dakel Kelurahan Meri.
Kemudian, Agung melanjutkan membacakan posisi anggaran Dakel Meri untuk tahun 2023 ini. Terungkap jika Dakel Meri turun dibandingkan tahun 2022, yakni sebesar Rp 1,29 miliar. “Ini kok malah turun, kelurahan yang lainnya naik,” ungkapnya.
Sedangkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, anggaran kelurahan Meri sebesar Rp 350 juta yang tidak diserap kembali ke kas daerah. “Karena tidak bisa dihabiskan, tidak bisa direalisasikan kegiatannya. Jadi, kalau tidak habis, tidak terealisasi kegiatannya, ini akhir tahun kembali ke kas daerah,” katanya.
Selanjutnya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita menanyakan kepada Lurah Meri, kenapa anggaran yang disediakan tidak habis. “Kenapa ini Pak Lurah kok tidak habis. Disediakan anggarannya kok tidak habis,” katanya.
Mendapat pertanyaan itu, Lurah Meri Gesmanto mengatakan, jika ada beberapa bantuan yang tidak sesuai dengan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), sehingga tidak bisa direalisasikan. “Yang lain, KUBE sayuran yang dari pertanian. Kami anggarkan Rp 18 juta, ternyata hanya ada lima orang, diam itu,” kilahnya. (ywd)
