JAKARTA – Dalam keterangan persnya, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan bahwa saat ini jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 3% dari jumlah penduduk, padahal untuk mencapai negara yang maju jumlah pengusaha setidaknya harus mencapai 8 sampai 9%. Permasalahan ini utamanya terletak pada budaya kita yang belum berubah, yaitu budaya untuk bekerja dan mengabdi pada sebuah perusahaan ataupun pada sebuah institusi, bukan budaya untuk membuka usaha baru sehingga menciptakan sebuah lapangan kerja baru bagi banyak orang. Jika diibaratkan pembangunan itu adalah sebuah kereta yang ditarik oleh banyak kuda, maka kecepatan kereta kuda tersebut bergantung pada kuda yang paling lambat. Sayangnya kuda yang lambat tersebut adalah budaya.
“Untuk mengubah pola pikir (mindset) tersebut maka kuncinya ada pada pendidikan karena pendidikan adalah penjuru dalam membangun budaya, dikarenakan pendidikan adalah agen untuk membentuk budaya yang kita inginkan. Dalam lagu Indonesia Raya, salah satu baitnya mengatakan bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Jadi pembangunan jiwa harus terlebih dahulu, yaitu pembangunan budaya, dan budaya disini jangan disalah artikan sebagai seni atau artifak lainnya saja namun lebih sebagai pembangunan sistem nilai,” terang Pontjo.
Lebih lanjut dikatakan Pontjo, yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), bahwa keberadaan pengusaha dengan industrinya dapat menarik maju Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), karena hasil riset dari lembaga riset termasuk yang berada di perguruan tinggi akan digunakan oleh industri. Sehingga semakin maju industri dengan memakai hasil riset lembaga riset maka dengan sendirinya Iptek akan semakin maju pesat.
“Mengingat begitu pentingnya peran teknologi bagi kemajuan sebuah peradaban, maka mendesak bagi Indonesia untuk meningkatkan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi yang saat ini memang masih jauh ketinggalan. Bangsa kita juga masih cenderung sebagai pengguna atau konsumen teknologi ketimbang sebagai penemu, pengembang atau produsen teknologi. Kondisi inilah menjadi salah satu penyumbang bagi rendahnya tingkat kemandirian dan lemahnya posisi tawar (bargaining position) bangsa Indonesia dalam percaturan global” tambahnya lagi.
“Namun harus diakui, riset dan pengembangan teknologi (risbangtek) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi belum terhilirisasi dengan baik ke dunia usaha/industri maupun ke masyarakat, sehingga belum mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendorong percepatan penguasaan teknologi bangsa Indonesia,” sambungnya.
“Hasil risbangtek yang dilakukan oleh perguruan tinggi saat ini lebih banyak untuk mengejar publikasi ilmiah terutama yang terindeks scopus, prototype, hak paten dan sejenisnya. Seharusnya, hasil risbangtek yang dilakukan perguruan tinggi dapat dihilirisasi dan dihubungkan dengan dunia usaha atau industri. Karena, teknologi tidak mungkin berkembang tanpa dunia usaha/industri,” ujarnya tegas.
I Dewa Putu Rai dari Badan Pengkajian PPAD menjelaskan tentang pentingnya penguasaan teknologi bagi kemajuan peradaban sebuah bangsa. Seperti diajukan oleh banyak pemikir bahwa semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, makin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain.
Teknologi telah menjadi faktor diterminan (determinant factor) bagi kemajuan peradaban sebuah bangsa agar mampu bersaing di tingkat global. Dalam hal ini sering sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam lingkup “Triple Helix,” yaitu: Pemerintah – Perguruan Tinggi dan Industri/dunia usaha sangat diperlukan. Pemerintah dalam hal ini berperan selaku Pusat Pengembangan kebijakan dan strategi penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi pembangunan Industri nasional. Perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan penelitian dengan Tridarmanya, dan Industri/dunia usaha, sebagai pusat produksi dan pengguna Iptek untuk mengembangkan produk baru. Namun Triple Helix ini dirasakan masih kurang, sehingga dipandang perlu diperluas kembali yaitu pengembangan inovasi teknologi berbasis pemberdayaan masyarakat, dan ini perlu terus ditingkatkan.
“Dengan dilibatkannya masyarakat dalam sinergi ini muncul kemudian paradigma baru yang disebut “Quarto Helix” yaitu sinergi dan kolaborasi antara lembaga riset/perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha/industri dan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat, ruang-ruang pengembangan inovasi teknologi menjadi semakin luas dan merata sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan akan terwujud di masyarakat. Usulan Quarto Helix inilah yang tertuang dalam naskah akademik Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional yang diajukan ke Komisi X DPR RI awal Juli yang lalu,” tegasnya.
Sementara Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti Wisnu Broto mengatakan pengembangan lebih lanjut dari Quarto Helix ini adalah pada tiga faktor lainnya, yaitu peran Teknologi Informasi dan peran Media serta peran Otoritas Sertifikasi. Peran Teknologi Informasi dan peran Media sudah dipakai dalam Kewirausahaan dan berjalan sukses.
Dalam pengembangan inovasi teknologi nasional perlu mempertimbangkan “prioritas unggulan.” Dengan begitu, Indonesia harus memberikan prioritas pada pengembangan inovasi teknologi yang bisa memberi nilai tambah terhadap comparative advantage (kekhasan potensi) Indonesia. Dengan berkonsentrasi pada pengembangan inovasi teknologi dalam prioritas unggulan sesuai kekhasan Indonesia, diyakini Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan teknologi yang memberi manfaat bagi peningkatan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan.
Susetya Herawati, Wakil Sekjen FKPPI, mengatakan bahwa hakekat pengembangan kewirausahaan memiliki dua dimensi yaitu dimensi pengembangan ekonomi dan dimensi penguatan ketahanan nasional. Proses internalisasi sekumpulan sifat-sifat wirausaha menjadi sikap dan perilaku seseorang. Pengembangan kewirausahaan adalah proses character building atau pendidikan ahlak yang menghasilkan generasi yang berkarakter wirausaha.
Lebih lanjut dikatakannya, penyiapan strategi “Pendidikan” yang efektif dengan pendekatan sistemik amat dibutuhkan untuk membuat ketertarikan pada wirausaha. Langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk membangun ekosistim pengembangan kewirausahaan yang kondusif bagi tumbuhnya kewirausahaan.
Cukup banyak regulasi yang telah dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan di bidang pengembangan kewirausahaan selama ini nampaknya pada tataran implementasi masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Dari berbagai kendala tersebut adalah terletak pada lemahnya keterkaitan antara kebijakan diantara aktor (instansi pemerintah) pada tingkat pusat, keterpaduan pusat dan daerah dan keterpaduan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat yang disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia, perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang belum memadai, ujarnya tegas. rls
