LAMONGAN | duta.co – Usulan dari para nelayan waktu itu agar dilakukan pengerukan di sekitar Pelabuhan Brondong, Kolam Tambat Labuh dan Sungai Asinan oleh pemerintah pada tahun ini, masih belum terealisasi dan terlaksana.
Pengerukan itu ialah sebagai bentuk tindak lanjut penanganan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi atas permintaan para nelayan setempat ketika berkunjung ke PPN Brondong bulan Mei 2021 lalu.
Kabid Himpunan Nelayan Seluruh Indoneia (HNSI) Ir Sudarlin mengungkapkan, saat kunjungan bapak Presiden Jokowi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, usulan dari nelayan itu sudah disampaikan.
“Saat itu memang sudah kita sampaikan semuanya kepada bapak Presiden RI. Sekaligus usulan dari para nelayan Brondong dan sekitarnya agar dilakukan pengerukan Kolam Tambat Labuh dan Sungai Asinan, hanya itu,” kata Sudarlin, Senin (04/10).
Ia menjelaskan, untuk pembangunan pemecah gelombang atau breakwater, pihaknya kurang tahu. Tapi, kata dia, memang banyak usulan dari SPT yang telah disampaikan itu kepada pemerintah derah Lamongan.
“Saat itu pak Presiden menyampaikan bahwa akan mulai dikerjakan bulan Agustus, akan tetapi karena dananya di prioritaskan untuk penanganan covid-19, maka pekerjaan tersebut belum dilaksanakan,” ucapnya.
Padahal pengerukan itu, menurut dia, sangat berarti bagi nelayan untuk Tambat Labuh dan keluar masuk pelabuhan. Karena saat ini kolam untuk Tambah Labuh sudah dangkal.
“Sedangkan “Plawangan” (pintu keluar masuk pelabuhan) terlalu sempit dan berbahaya saat angin datang,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, yang utama itu memudahkan nelayan untuk tambat labuh, dengan mudahnya tambat labuh maka jadwal pembongkaran ikan hasil tangkapan akan lancar dan ikan hasil tangkapan relatif lebih baik.
“Untuk volume hasil tangkapan ikan tidak berpengaruh bagi nelayan. Hanya saja, untuk pengerukan itu benar-benar sangat diharapkan oleh para nelayan disini,” tutur Sudarlin, yang juga mantan aktivis HMI tersebut. (ard)
