SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan dana Rp 1,8 triliun. Dana itu untuk mengratiskan SPP SMA dan SMK Negeri yang ada di Jawa Timur untuk tahun pelajaram 2019 – 2020.
Seperti diketahui sejak jenjang pendidikan SMA dan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi, siswa memang diwajibkan membayar SPP. Ini yang banyak diprotes wali siswa karena merasa keberatan.
Namun, Pemerintah Kota/Kabupaten yang selama ini mengratiskan SPP SMA/SMK tidak bisa berbuat apa-apa karena terhalang aturan-aturan dari pemerintah pusat.
Kini, Pemprov Jatim yang memiliki program Jatim Cerdas dan Sehat melalui Pendidikan Gratis Berkualitas itu mewujudkannya dengan mengratiskan SPP SMA/SMK Negeri.
Itu diwujudkan melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Heru Tjahjono mengatakan BPOPP ini sebagai bentuk bantuan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah anak putus sekolah.
“Ini bantuan SPP gratis. Tapi kalau ada biaya lain-lain ya ditanggung masing-masing,” ujar Heru usai menyosialisasikan BPOPP kepada Kepala Sekolah di Jatim, Kamis (18/7).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono mengatakan ini adalah langkah untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat.
“Insya Alloh semua bisa dicairkan pada Agustus ini,” kata Mantan Kabid SMK Dindik Jatim ini.
Pencairan itu bisa dilakukan jika semua syarat yang ditentukan bisa dipenuhi sekolah dan cabang-cabang dinas untuk mengoordinir. “Syarat untuk pencairan cukup banyak. Jadi semua harus dipenuhi dulu,” jelasnya.
Selama ini, biaya operasional siswa sudah dipenuhi pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara Pemerintah Provinsi Jatim membantu dengan memberikan dua stel seragam sekolah.
Untuk biaya operasional, ditetapkan melalui bantuan operasional srkolah (BOS). Dan kini ditambah biaya operasional lain dari Pemprov Jatim yakni SPP gratis.
“Juga ada biaya investasi misalnua membangun laboratorium praktik, rehabilitasi gedung, ruang kelas hingga sarana prasarana,” tuturnya.
Hudiyono mengungkapkan dengan BPOPP ini ada beberapa hal yang menjadi elemen wajib. Yakni pengguna harus menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS).
Ada peluang besar untuk kesejahteraan guru, juga memberikan kepastian bahwa anak SMA/SMKN gratis alias tidak bayar.
“Di sekolah swasta kita wajibkan ada anak dari keluarga miskin yang gratis. Minimal dalam satu kelas ada satu siswa yang gratis. Ini sifatnya wajib. Ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan syarat lainnya. Nantinya Jawa Timur ini wajib belajarnya 12 tahun,” tuturnya.
Namun, Heru Tjahjono mewanti-wanti para kepala sekolah dan guru-guru agar berhati-hati mengelola dana ini. Harus ada administrasi yang benar dan jelas agar tidak timbul masalah di kemudian hari.
“Kalau Anda nanti ada masalah, yang tanda tangan nanti juga akan kena. Jadi mari kita bersama-sama harus tertib administrasi, harus teliti dalam mengelola dana ini,” tukas Heru. end
