PROBOLINGGO | duta.co – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dengan tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi.
Selain itu Kemenkeu juga menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah kategori 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut.
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menghadiri agenda tersebut secara virtual di gedung Command Center, Selasa (14/9/2021).
Diadakannya rakornas itu adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga uang negara.
“Hari ini kita sudah memasuki bulan kesembilan tahun 2021, Covid-nya belum selesai dan oleh karena itu tahun 2021 Bapak dan Ibu sekalian Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah, melihat juga bahwa APBN-nya masih bergerak terjadi refocusing bahkan hingga 4 kali karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, wali kota mengatakan, adanya kebijakan dari pusat mengenai refocusing ataupun kebijakan-kebijakan anggaran memang harus diprioritaskan pada penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan sosial karena hal tersebut sudah menjadi komitmen bersama.
Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga dianugerahi Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Kemenkeu.
“Meskipun saat ini kita berada dalam kondisi refocusing namun kita tetap bisa mempertanggungjawabkan sehingga Opini WTP ini tetap bisa kita raih,” kata Hadi.
Hadi menambahkan, hal itu tak luput dari kerjasama semua pihak sehingga Pemkot berhasil mendapatkan Opini WTP untuk yang kesekian kalinya. hul
