SURABAYA |duta.co – Kandidat Walikota Ahmad Nawardi muncul dengan gebrakan pemerataan pembangunan Surabaya. Salah satunya dengan mengalokasikan dana Rp 200 juta untuk setiap RT di Surabaya.
Langkah ini dinilai efektif untuk memberikan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga SDM di setiap sudut ibukota provinsi Jawa Timur ini.
Anggaran Rp 200 juta setiap RT per tahun atau total Rp 1,8 triliun untuk 9.271 RT di seluruh Surabaya, dianggap cukup ditopang oleh APBD Surabaya yang nilainya sekitar Rp 10,3 Triliun.
“Rp 1,8 triliun itu berarti sekitar 17 sekian persen dari APBD (Rp 10,3 triliun), tidak sampai 20 persen,” kata Nawardi di Surabaya, Minggu (17/11/2019).
Jadi angka sebesar itu tidak membebani APBD Surabaya? “Saya kan lama di Banggar, di (DPRD) Jatim juga Banggar, di pusat (DPR RI) juga Banggar, jadi paham postur anggaran,” tegas anggota DPD RI tersebut.
Bahkan, tandas Nawardi, seharusnya untuk setiap kampung/RT/RW bisa dianggarkan 30 persen. “Masih layak sebenarnya, tapi coba bertahap dulu. Awal Rp 1,8 triliun, lihat progresnya, bisa kita naikkan,” jelasnya.
Sata hal yang pasti, kata ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu, lompatan gagasannya tersebut butuh komitmen bersama, termasuk antara Pemkot dan DPRD Surabaya.
Apalagi Nawardi juga yakin PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya masih bisa dinaikkan. “Ini yang saya lihat dari sumber ekonomi di lapangan, PAD Surabaya masih terlalu rendah,” katanya.
Padahal Surabaya kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tapi dilihat dari APBD-nya jauh sekali. “Jakarta sampai Rp 89,44 triliun. Surabaya yang nomor dua hanya Rp 10,3 triliun. Ini jauh sekali,” ujarnya.
“Seharusnya, minimal Surabaya itu APBD-nya 30 persen dari Jakarta, PAD-nya juga. Tapi kan masih jauh sekali,” imbuh ketua Forum RT/RW Surabaya tersebut.
Alokasi Rp 200 juta setiap RT ini diperlukan, tandas Nawardi, karena sudah seharusnya pembangunan di Surabaya dimulai dari kampung.
“Selama ini Risma (Wali Kota Tri Rismaharini) membangun Surabaya dari tengah kota. Jalan-jalan protokol dibangun sebagus mungkin, sementara di kampung masih 30-40 persen dalam 10 tahun Risma menjadi wali kota,” nilainya.
Sebelumnya, Whisnu menawarkan konsep besarnya terkait Surabaya ke depan di Hotel Bumi Surabaya, Minggu (10/11/2019). Di antaranya pembangunan transportasi publik, pemerataan ekonomi, dan kebudayaan.
Menurutnya, masyarakat Surabaya harus berdaulat dan dilibatkan dalam pembangunan. Salah satunya, wakil wali kota yang kader PDI Perjuangan itu akan mewujudkan alokasi Rp 100 juta setiap RT. (zal)
