BOJONEGORO | duta.co – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Bojonegoro mengapresiasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD). Program BKD dinilai punya dampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui dana BKD ini adalah program yang bagus dari Bupati Anna Mu’awanah. Harapannya, seluruh Desa bisa melaksanakan program dengan baik, tidak ada masalah dan bisa menikmati hasilnya.
“Karena jika infrastrukturnya baik, tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ucapnya, Jumat (24/12/2021).
Program BKD sangat dibutuhkan warga untuk pembangunan infrastruktur. Jika jalan di seluruh desa, baik desa terpencil, terpelosok, bahkan terisolasi saat banjir, telah diperbaiki, tentu masyarakat akan bisa menggunakannya untuk berdagang, menjual hasil pertanian, sekolah, ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
“Masyarakat kan ya senang, kalau jalannya bagus,” tegasnya.
Menurut Dandim, dengan adanya pendampingan dari seluruh Forkompimda, maka seluruh Pemdes tidak perlu ragu-ragu untuk melaksanakan program pembangunan ini.
“Dan tentu, kondusifitas di masyarakat juga akan terjaga karena kami dari Kodim maupun Polres siap mendampingi,” lanjutnya.
Dia menambahkan, jika sekarang ini Forkompimda akan membentuk tim khusus dalam mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD).
“Kami telah melakukan rapat dengan Forkompimda sebagai bentuk dukungan pembangunan desa,” imbuhnya.
Bambang mengatakan, dalam rapat tersebut, Forkompimda telah membentuk tim khusus yang untuk mendampingi seluruh desa dalam melaksanakan BKD.
“Tim ini juga dari unsur Pemkab Bojonegoro seperti DPU Bina Marga dan Penataan Ruang, Polres Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, juga Inspektorat,” tandasnya.
BKD merupakan bentuk pemerataan pembangunan oleh Pemkab Bojonegoro dan salah satu program prioritas Bupati Anna Mu’awanah.
Sebanyak 252 Desa dari total 419 Desa telah melaksanakan pembangunan jalan aspal.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menegaskan, jika pelaksanaan BKD akan dilakukan pengawasan termasuk Pemkab Bojonegoro. Sehingga, Pemdes tidak perlu khawatir dalam mengerjakan perbaikan jalan.
“Kami terjun ke desa-desa untuk mendengarkan aspirasi desa dan masyarakat terkait pelaksanaan BKD,” tandasnya.
Bupati menambahkan, banyak yang mendukung adanya program BKD ini, karena sangat memberikan dampak positif terlebih jalan desa yang belum pernah tersentuh pembangunan selama puluhan tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang, Retno Wulandari, menyampaikan sebanyak 252 Desa telah menyelesaikan pekerjaan jalan aspal 50 persen.
“Anggarannya juga telah dicairkan 50 persen,” tegasnya.
Untuk melanjutkan pekerjaan tahap II, lanjut Retno, syaratnya adalah mengajukan monitoring dan evaluasi (Monev) terlebih dahulu.
Sementara, saat ini ada 54 desa yang telah mengajukan, 29 desa diantaranya telah dilakukan Monev, dan dari hasil Monev sebanyak 25 telah melaksanakan 100 persen.
“Sisanya, masih mengantri lagi dan kami berharap agar segera mengajukan monev agar pekerjaan tahap dua segera dilaksanakan,” tukasnya.
Retno menambahkan, syarat pencairan tahap II dalam BKD ini juga harus melalui uji mutu jalan yang sudah dilaksanakan. (abr)
