SURABAYA I duta.co – Dukungan terhadap Calon Wali Kota Surabaya Irjen Pol (purn) Machfud Arifin terus mengalir. Terbaru, jaringan alumni pesantren di Surabaya siap all out memenangkan Cak Machfud Arifin menjadi wali kota menggantikan Tri Rismaharini.
Koordinator jaringan alumni pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo di Surabaya Sofyan Hadi mengaku siap mensukseskan Machfud Arifin sebagai wali kota Surabaya. Karena Machfud Arifin memiliki kualitas yang bisa meneruskan Tri Rismaharini sebagai wali kota.
“Saya dan alumni pesantren yang ada di Surabaya akan memenangkan dan siap memperjuangkan pak Machfud Arifin menjadi wali kota Surabaya,” ujarnya, Kamis (28/5).
Sofyan mengaku, Cak Machfud Arifin merupakan sosok yang tepat menjadi suksesor Tri Rismaharini. Kepeduliannya kepada wong cilik dan pengalaman manajerial yang mumpuni selama menjadi Kapolda tiga kali, menjadi modal penting yang tidak dimiliki orang lain.
“Jaringan bagus, pengalaman oke, kepedulian kepada masyarakat tinggi, maka pak Machfud pantas menjadi wali kota Surabaya,” terangnya.
Sofyan mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti yang terjadi saat ini disaat para santri kembali ke ponpes membutuhkan surat pernyataan bebas covid 19 dan dilakukan rapid test, tapi para santri ini kesulitan mengakses itu, sehingga mereka kesulitan untuk kembali ke pesantren.
“Para santri ini butuh keterangan bebas corona, kita butuh dibantu untuk mendapatkan surat keterangan itu, juga perlu rapid test, tapi akses untuk rapid test susah, begitu juga untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid 19,” jelasnya.
Sementara itu, Machfud Arifin mengaku sering mendapatkan keluhan dari beberapa orang tua yang anaknya mondok di pesantren. Salah satunya adalah para orang tua ingin dibantu rapid test terhadap anaknya yang hendak kembali ke pesantren usai libur ramadhan.
Mantan Kapolda Jawa Timur ini menjelaskan, setiap santri harus membawa surat keterangan medis berupa negatif covid-19. Sayangnya, untuk bisa rapid test, orang tua santri harus keluar uang, ini sangat memberatkan.
“Kalau anaknya dua berapa biaya kesehatan yang dikeluarkan. Saya sebagai masyarakat sudah bantu transportasi kesana, tapi karena saya bukan dokter, maka untuk rapid test ini harus dilakukan oleh petugas medis,” ucapnya sambil menjelaskan sebagai penduduk Surabaya mereka memiliki hak dasar, hak layanan kesehatan. (azi)
