KEDIRI|duta.co – Beredarnya segala bentuk tarikan, pungutan hingga karcis di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Kediri, menjadi sorotan kalangan politisi PDI Perjuangan. Bila ternyata benar, tentunya ini akan menjadi masalah besar, setelah sebelumnya partai gabungan Nasdem dan PKS di DPRD, gencar menyoroti penyerapan anggaran tidak tepat sasaran serta ada dugaan diselewengkan.
Lalu kepada siapakah para pejabat di Pemerintah Kabupaten Kediri akan meminta perlindungan hukum, seiring telah dihapusnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dijalankan Kejaksaan untuk pencegahan dan pemberantasan. Faktanya, sebelum TP4D ini dihapus, dicurigai keberadaan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten tetap saja merajalela dan diduga uang tersebut dinikmati sejumlah pejabat.
“Partai kami telah sepakat melakukan investigasi dan akan membongkar dana pemasukkan seharusnya masuk PAD dari sektor parkir. Banyak lokasi dikelola orang umum dan bekerjasama dengan satuan kerja yang mengelola lokasi tersebut. Uang yang disetorkan tidak sebanding dengan pemasukkan yang diterima atau dipungutkan kepada pengunjung,” tegas salah satu politisi senior PDIP Kabupaten Kediri, minta identitasnya dirahasiakan.
Bila kemudian pemerintah kabupaten bersikukuh bahwa dasar penarikan pungutan termasuk mengacu Perda nomor 16 Tahun 2011, kini yang menjadi pertanyaan, sekian tahun tersebut, siapa saja telah menikmati uang tersebut. “Pemasukkan kita bocor, tidak sebanding dengan laporan PAD disampaikan. Kami akan bongkar, gak peduli siapa yang berada di belakang mereka,” tegasnya.
Rencana ini mendapat dukungan dari Ketua DPD Pekat IB, Roy Kurnia Irawan bahwa meski pengunjung ditarik biaya masuk dan parkir, namun tidak sebanding dengan fasilitas yang harus diterima. “Mereka cuma memunggut saja, terus tidak ada peningkatan pelayanan atau fasilitas apapun. Kalau pun ada pembangunan, itu kan uang pajak yang berasal dari kita jug. Lalu siapa menikmati aliran dana ini,” terangnya. (nng)
