KEDIRI | duta.co – Ancaman keras disampaikan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, terkait temuan gerakan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh sejumlah oknum ASN dan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Bahkan, bila tidak diindahkan kasus ini akan dilaporkan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan (DKPP) agar dijatuhkan sanksi terberat.
Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar kemarin di Ruang Komisi A ini, dihadiri pimpinan dewan, para camat, Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU berlangsung sangat panas.
H. Masykur Lukman, Sekretaris Komisi A dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pun, secara tegas menyampaikan. “Jangan kalian semua sembunyi di ketiak bupati. Kita juga akan panggil juga Ketua TP3 atas penyerapan anggaran untuk Salat Malam ini,” tegasnya.
Gus Lukman, sapaan akrabnya sebelum mengucapkan kata-kata ini diawali bertanya, apakah tahu dan menerima anggaran Salat Malam, yang setiap tahun dianggarkan 1,4 milyar. Kemudian ada beberapa oknum ASN foto bersama dengan pasangan calon yang diunggah di media sosial. Para camat pun terlihat kaget saat Gus Lukman menyebutkan besaran anggaran.
Mereka pun selama ini hanya menerima anggaran Rp. 500 juta, itupun untuk tunjangan dan kegiatan rohani. “Diantaranya untuk tunjangan kyai dan ustadz. Kami malah tidak tahu jika ada anggarannya untuk kegiatan Salat Malam,” ucap Camat Pare, Anik Wuryani, sejak awal dicecar pertanyaan.
Terkait dana Rp. 500 juta memang dibenarkan oleh Gus Lukman, namun terkait tarikan kepada sejumlah kepala desa disetorkan kepada camat, dan dirinya mengaku kini mengantongi data kuitansi tersebut. “Bila ada anggaran terus kenapa kepala desa dimintai sumbangan? Jangan berlagak pada tidak tahu. Setelah ini kita agendakan hadirkan Ketua TP3,” ucapnya.
Pesan juga disampaikan kepada KPU dan Bawaslu agar bekerja secara profesional, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Jangan yang dilaporkan hanya hasil kinerjanya saja, namun penyerapan anggaran harus lengkap dan detail. Kepada Bawas agar lebih perketat program pencegahan,” terang Lutfi Mahmudiono, Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi NasDem.
Kabar yang kini beredar, sejumlah ASN dilingkungan pemerintah kabupaten gencar melakukan kampanye terselubung atas majunya pasangan Mujahid dan Eko Budiono. Diketahui bersama, Mujahid merupakan Kepala Kesbangpolinmas.
Sementara Eko Budiono merupakan saudara mantan Bupati Kediri, Ir. H. Sutrisno, menjabat Sekretaris Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3). Pada sejumlah media sosial dianggap sebagai lembaga super anti body selama ini tidak tersentuh karena tidak terlihat peranannya. (nng)
