SURABAYA | duta.co – Jika tidak ada aral melintang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, pada 25-26 September 2021. Putusan itu ditetapkan PBNU dalam rapat pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021).
Prof Dr H Rochmat Wahab, MPd, MA, Ketua Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU) besutan almaghfurlah KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) ini, memberikan catatan penting bagi perjalanan NU ke depan.
Menurut Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY (2011-2016) ini, banyak prilaku pengurus PBNU yang offside alias kelewat batas. Ini membuatnya miris, sekaligus malu.
“Saya melihat NU sudah diseret terlalu jauh ke ranah pragmatis. NU dipakai alat untuk merebut kekuasaan. Ini sangat berbahaya. Ini sama sekali bukan prestasi. Tetapi, sebaliknya mendorong NU masuk ‘jurang’,” jelas Prof Dr H Rochmat Wahab kepada duta.co, Rabu (15/9/2021).
Salah satu contoh, sebagai ‘orang kampus’, Prof Rochmat mengaku heran dengan rasa ‘prestasi’, bangga dari sejumlah tokoh NU atas pembangunan gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta oleh pemerintah.
Padahal, rencana pembangunan kampus di Padukuhan Dowangan, Banyuraden, Gamping Sleman, DI Yogyakarta itu menggunakan uang negara.
“Bolehlah kecipratan duit negara, tetapi, setidaknya ada sharing. Pemerintah membantu. Tetapi, ini dikerjakan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat red) Basuki Hadimuljono sebagaimana rilisnya. Terus terang, bagi saya, ini memalukan. Bagaimana kalau yang lain iri? Bukan hanya Ormas lain, bisa jadi sesama NU,” tanya Prof Rochmat.
Yang Bikin Pemerintah
Seperti dalam rilis Menteri PUPR, pembangunan kampus ini akan berjalan selama 16 bulan mulai Oktober 2021 hingga Februari 2023. Lingkup pekerjaan meliputi persiapan, struktur, arsitektur, mekanikal, plumbing, elektrikal dan elektronika, lansekap, fasilitas penunjang, serta kesehatan, dan keselamatan kerja.
Harapannya, dengan terciptanya bangunan kampus ini dapat meningkatkan keunggulan mutu pendidikan dan lingkungan belajar. “Sehingga dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lewat rilis, Minggu (12/9).
Gedung UNU Yogyakarta akan memiliki luas bangunan 16.769,19 m2, tinggi bangunan 52 m di atas tanah seluas 7.478 m2. Gedung baru ini bakal mampu menampung sebanyak 3.774 orang mahasiswa dan 151 orang dosen. Pada gedung baru terdiri 9 lantai dengan fungsi berbeda-beda. Lantai 1 misalnya merupakan lobby, ruang UKM, dan ruang MEP. Lantai 2 untuk kantin, ruang kuliah, administrasi, dan Jamaah Corner. “Tapi yang membuat semua pemerintah, konon anggarannya Rp 193 miliar,” tegas Prof Rochmat.
Jangan Sibuk Jabatan
Prof Rochmat berharap NU melakukan introspeksi total. Ini penting, bukan saja untuk Ormas NU, tetapi juga demi masa depan Negara Indonesia. Keluhan sejumlah kiai di daerah, bahwa, NU hari ini tidak lagi memiliki daya kritis terhadap pemerintah, ada benarnya.
“Aspirasi sejumlah kiai, bahwa, NU dan Muhammadiyah harus duduk bareng, memberikan informasi akurat soal kondisi Indonesia, adalah tepat. Hari ini semua serba ‘simpang siur’. Sementara NU terlihat asyik dalam kekuasaan. Sibuk mencari jabatan. Ini justru membuat NU cenderung membela kebijakan pemerintah,” terangnya.
Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran (PPHQ) Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, KH Ainul Yaqin, SQ, mengaku prihatin menyaksikan kondisi masyarakat yang kian terpuruk. Apalagi informasinya, negara kita, Indonesia, tidak sedang baik-baik saja.
Dalam kondisi demikian, kita wajib mendesak Ormas Islam terbesar — NU dan Muhammadiyah – untuk berbicara. Jangan diam saja. “Kita harus dorong dua Ormas ini agar menjelaskan kondisi riil negara kita. Apakah republik ini baik baik saja, atau sedang sakit parah?“ jelas Mbah Yaqin, panggilan akrabnya, kepada kabarnahdliyin.com saat menghadiri acara pelepasan santri putri di PPHQ Putri (1) Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto, Selasa (7/9) pekan kemarin.
Menurut Mbah Yaqin, ini penting kita lakukan agar keresahan masyarakat di tingkat bawah teratasi, sekaligus mencegah terjadinya perpecahan. Sebab, kabar yang sampai ke bawah, negara ini tidak sedang baik-baik saja, bahkan terkesan ‘salah urus’.
Banyak hal yang harus dijelaskan: Benarkah dana penanggulangan covid-19 itu sampai ribuan triliun rupiah? Untuk apa saja? Berapa utang luar negeri negara kita? Apakah benar sudah menembus angka 415 miliar dollar AS atau setara Rp 6.017 triliun per Mei 2021? Lalu ada kabar bahwa harta pejabat justru naik drastis? Lebih miris lagi kabarnya Menteri Keuangan RI sedang ‘sempoyongan’ sehingga harus memburu pajak sembako sampai pajak sekolah?
Dalam kondisi begini, rakyat Indonesia, terutama umat Islam hanya berharap kepada NU dan Muhammadiyah agar bersuara. Jangan diam saja. “Karena kedua Ormas ini memiliki legitimasi yang sangat kuat di masyarakat. Ini sangat penting untuk kita dengar,” tegasnya. (mky)
