Oleh Muzayyinatul Hamidia
Sebagai Jamâiyah Islamiyah terbesar di Indonesia dan dunia, dari tahun ke tahun Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah lepas dari dinamika organisasi dan politik, namun justru dinamika inilah yang membuatnya semakin kuat, berkembang dan maju.
Dewasa ini NU tidak pernah sepi dari kontroversi publik, misal, terkait kasus Ahok, muncul opini publik bahwa NU mendukung Ahok. Opini ini muncul karena sempitnya pemahaman masyarakat terhadap organisasi NU. Jamâiyah dan jamaah NU tentunya berbeda, jamâiyah merujuk pada organisasi secara terstruktur, sedangkan jamaah adalah member (anggota). Â Yang kita tahu selama ini tidak pernah ada pernyataan resmi dari NU terkait dukungan terhadap Ahok, jadi misal ada jamaah atau pengurus NU yang mendukung Ahok hal tersebut tidak lantas bisa disebut atas nama organisasi.
Selain kasus Ahok, NU juga mendapat sorotan publik karena tidak turun ke jalan sebagaimana langkah FPI menolak Ahok atas dasar penistaan agama. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, permasalahan bangsa tidak hanya urusan ahok, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian NU seperti masalah radikalisme. Namun dalam hemat penulis, kenapa langkah NU tidak seperti FPI, hal ini terjadi karena NU adalah organisasi yang dewasa, NU menyilahkan FPI bergerak secara leluasa dengan aksi demo 212, 55 dan semacemnya. Namun pada tempat dan waktu yang berbeda, NU juga melancarkan aksinya dengan mengadakan istighosah akbar di Sidoarjo pada April 2017 lalu. Yang dibanjiri ratusan ribu nahdliyin sebagai langkah untuk menyalamatkan bangsa.
Kontroversi Kasus Pembubaran Kajian HTI
Sepanjang sejarah, HTI bisa dikatakan musuh bebuyutan NU, karena beberapa kali HTI mengadakan kajian yang orientasinya untuk membangun sistem pemerintahan khilafah selalu menjadi sasaran empuk Banser dan Ansor. Mereka tidak akan pernah segan untuk membubarkannya, seperti yang terjadi di salah satu kampus negeri di Malang beberapa waktu lalu.
Saat ini ada wacana HTI akan dibubarkan hal ini terjadi karena visi misi HTI yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila dan UUD 45. Kesalahan terbesar HTI adalah tidak mau mengakui ideologi negara kita yang sudah susah payah dirancang dan dibuat oleh para pendahulu dan leluhur Indonesia. Perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan budaya, tradisi, seni, bahasa, dan agama. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya dan patut kita lesatrikan.
Menurut Menteri Polhukam, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, aza, ciri, yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.
Ideologi pancasila adalah ideologi yang paling sesuai dan paling cocok dengan keberagaman negara kita, karena Indonesia tidak hanya milik satu suku, satu agama ataupun organisasi tertentu, Indonesia milik bersama, dengan demikian wajib bagi kita untuk mengakui bahkan mencintai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam pandangan penulis, cita-cita HTI untuk mendirikan sistem pemerintahan Islam merupakan cita-cita yang mulia namun tidak sesuai dengan kondisi dan iklim negara kita, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan mayoritas pemeluk Islam moderat. Bahkan menurut KH. Ahmad Ishomuddin, dosen IAIN Raden Intan, lampung, pembubaran HTI di Indonesia tergolong lambat, karena beberapa negara di dunia seperti Rusia (1999), Mesir (1974), Kazazhtan, prancis, spanyol (2008) dan sebagainya menganggap HTI sebagai partai politik Islam yang kriminal (liputan 6 SCTV).
Dengan demikian memang sudah selayaknya HTI dibubarkan karena dikhawatirkan akan merusak sistem pemerintahan yang jika tidak segera ditangani bisa jadi di kemudian hari para mahasiswa ataupun pemuda terpengaruh paradigma berfikir HTI yang selalu bersikukuh ingin mendirikan sistem pemerintahan Islam di tengah-tengah negara hukum, seperti negara kita, Indonesia.
*Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik
