SURABAYA | duta.co – Kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghentikan sementara (moratorium) Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) dan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) serta penerbitan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU), melahirkan debatable.
“Adanya saling curiga, ini akibat dari kuatnya kepentingan personal selama ini. Padahal, kalau kita mau fair dalam berorganisasi, maka, kebijakan tersebut perlu kita dengar reasoning-nya. Kalau demi perbaikan, mengapa tidak? Kita husnudzon (berprasangka baik) saja, bahwa, memang ada yang perlu PBNU evaluasi,” jelas H Tjetjep Mohammad Yasin, Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), kepada duta.co, Rabu (23/3/22).
Seperti kita baca, keputusan rapat gabungan syuriyah dan tanfidziyah PBNU, di Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/3/2022), sebagaimana tertuangkan dalam surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf, intinya ada penyempurnakan sistem dan manajemen kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Maka, terkait penyempurnakan sistem dan manajemen kaderisasi, PBNU memutuskan untuk melakukan penangguhan sementara (moratorium) kegiatan MKNU dan PKPNU terhitung sejak diterbitkannya surat ini.
Selanjutnya, “PBNU akan menginformasikan pencabutan moratorium kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama dan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama serta pendaftaran dan penerbitan Kartanu pada kesempatan pertama setelah dilakukannya penyempurnaan terhadap sistem dan manajemen yang ada saat ini,” demikian pengumuman PBNU.
Kebijakan ini mendapat tanggapan Mustasyar PWNU Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr H Andi Jamaro Dulung, MSi. Ia mengingatkan PBNU agar meninjau ulang kebijakan MORATORIUM PKPNU, MKNU dan KARTANU. Andi yang ditemui kliknusantara.com di Jakarta Jumat (18/03/2022), mengatakan, tugas PBNU adalah menyiapkan sirkuit agar NU bisa lari kencang. “Moratotirum PKNU, MKNU dan KARTANU. Ibarat NU mau lari kencang, tetapi mengamputasi kakinya sendiri,” jelasnya.
Mantan Ketua PBNU ini minta agar NU berhati-hati. Menurutnya NU bisa lumpuh dengan kebijakannya itu. “Alumni PKPNU dan MKNU sekarang menguasai struktur PCNU, MWC, Ranting, BANOM dan lembaga tingkat Cabang. Kelompok kepentingan di luar Struktur NU lebih enjoy berkomunikasi dengan NU level Cabang ke bawah, ketimbang Elit NU Jakarta dan level Provinsi,” paparnya.
Sibuk Menghitung Lawan
Tanggapan Andi ini berbeda dengan pandangan H Tjetjep Mohammad Yasin. Gus Yasien, panggilan akrabnya, justru melihat moratorium itu sebagai langkah pembenahan. Apalagi tengah ada penyempurnakan sistem dan manajemen kaderisasi.
“Saya berharap moratorium PKPNU, MKNU dan KARTANU itu niatnya untuk kemaslahatan, khususnya untuk menjadikan NU sebagai organisasi Islam besar yang terdepan dalam uswah menjaga ukhuwah Islamiyah. Warga NU harus memperbanyak kawan, menimalisir lawan,” tegasnya.
Sebab, saya mendengar, ada doktrin dalam PKPNU dan MKNU, yang hanya menonjolkan militansi. Tidak kita barengi dengan literasi. “Kita justru khawatir pengkaderan yang kelewat membuat ‘marah’. Hanya sibuk menghitung kawan dan lawan. Akhirnya semua mereka hadapi dengan kekuatan okol. Padahal, NU itu gudangnya orang alim,” tambahnya.
PBNU, lanjutnya, membawa agenda untuk merangkul, bukan memukul. NU harus peduli nasib umat, NU harus kritis demi mencerdaskan dan mencerahkan. “NU yang membela kebenaran dan keadilan sesuai amanat Qonun Asasi, ini harapan muassis NU. Jika menuju ke sana, maka, moratorium dan pembenahan sistem manajemen kaderisasi, menjadi jalan terbaik,“ jelasnya.
Akankah NU menjadi lumpuh? “Tidak akan. Kaderisasi di NU berjalan terus. Ada IPNU, IPPNU, Fahayat, GP Ansor. Belum lagi kalau kita bicara Banom-Banom. Semua itu jenjang pengkaderan. Justru sebaliknya, kalau mereka terdadar dengan instan, hanya tiga hari, empat hari, malah khawatir melahirkan kader militan yang hanya mengedepankan emosi,” pungkasnya. (mky)
