SURABAYA | duta.co – Ketua Komite Khitthah Nahdlatul Ulama 1926 (KKNU’26), Prof Dr Rochmat Wahab, mengaku prihatin menyaksikan pelanggaran demi pelanggaran terhadap keputusan khitthah NU, yang semakin vulgar. Inilah dampak dari kebijakan oknum pengurus NU yang gila kekuasaan, memilih ashabul qoror (menjadi pemangku kebijakan kekuasaan) ketimbang ashabul haq.
“Sangat memprihatinkan. Mereka sudah tidak lagi sungkan berebut kekuasaan dengan menggunakan organisasi NU. Bahkan kantor PCNU dijadikan kegiatan ‘noton bareng; (Nobar) pembacaan rekomendasi calon walikota yang diumumkan partai politik. Ini sungguh memprihatinkan,” tegas Prof Rochmat Wahab, yang notabene Ketua PWNU DIY periode 2011-2016 di depan para kiai KKNU’26 di Pondok Pesantren Haq An-Nahdliyah, Sukodono, Sidoarjo, Minggu (13/9/2020).
Menurut Prof Rochmat, KKNU’26 harus terus bergerak, berjuang meluruskan segala bentuk penyimpangan terhadap jamiyah ini. NU, jangan sampai diseret-seret untuk kepentingan politik praktis. Politik NU adalah politik kebangsaan, bukan politik kepartaian, apalagi terlibat dukung-mendukung Pilkada.
“Apa yang terjadi di Kantor PCNU Surabaya ini, harus menjadi pelajaran bersama. Ini merupakan dampak dari kebijakan ashabul qoror. NU sudah digunakan untuk kepentingan politik praktis. Mereka ini, demi kekuasaan, tidak mau tahu bagaimana dampak buruknya kepada umat, kepada jamiyah,” terangnya lirih.
Tidak Mudah
Sementara, Rais KKNU’26, KH Suyuthi Thohah mengajak seluruh kiai yang peduli dengan penegakan khitthah untuk menjaga NU sekuat tenaga, agar tidak dipermainkan politisi. “Ini juga yang diinginkan para kiai sepuh. Kita masih ingat ketika sowan almaghfurlah Mbah Moen (KH Maemoen Zubair red.), pesannya agar terus berjuang menegakkan khitthah,” jelas KH Suyuthi, kiai sepuh asal Banyuwangi ini.
Masih menurut Kiai Suyuthi, berjuang menegakkan khitthah NU, memang, tidaklah mudah. Karena yang dilawan adalah politisi banyak duit. Tetapi, ini harus dilakukan jika kita benar-benar peduli terhadap Islam dan NKRI.
“NU itu menjadi soko guru republik. Kalau NU kuat, maka, Indonesia ini kuat. Kalau NU-nya terjebak pada politik praktis, maka, republik ini akan kacau. Hari ini, kita saksikan, betapa NU tidak mampu menjadi penyeimbang masalah-masalah kebangsaan,” pungkasnya. (mky)
