KEDIRI | duta.co – Usai melayangkan protes keras dengan melakukan boikot saat agenda Penandatanganan Persetujuan Raperda APBD 2020 dalam Rapat Paripurna, kali ini Ketua Fraksi NasDem Lutfi Mahmudiono menyampaikan ajakan kepada stakeholder dan masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Kediri.
Alasan yang disampaikan Lutfi Mahmudiono, saat dikonfirmasi Minggu (01/12), yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri ini, semua ini demi penyelenggaraan Pilkada Serentak. Dimana Kabupaten Kediri memiliki agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri, keberadaan penyelenggara Pemilu mampu menjaga independensi dan menjalankan tugas secara profesional.
“Kami mengajak kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu. Harapannya meminta kepada penyelenggara Pilkada untuk menjaga independensi dan menjalankan tugas secara profesional,” terangnya.
Dugaan terjadinya pergerakaan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pernah disampaikan Komisi A saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan para Komisioner KPU, Bawaslu dan para camat se-Kabupaten Kediri. Dimana perwakilan KPU dan Bawaslu kemudian menyatakan berkomitmen sambil memaparkan program kerjanya.
“Semua ini kan hanya teori saja, pemaparan tapi di belakangnya tetap bersekongkol. Saya sepakat dengan apa disampaikan Ketua Partai NasDem, siapakah mereka saat ini duduk sebagai komisioner di KPU maupun Bawaslu. Benarkah bukan bagian dari kroni-kroni Dinasti Kediri atau masih memiliki histori kedekatan atau jalinan komunikasi,” tegas Roy Kurnia Irawan, Ketua DPD Pekat IB saat dikonfirmasi.
Diterangkan Roy Kurnia Irawan, bahwa ajakan ini perlu dilakukan dan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar orang terpilih memiliki integritas dan bekerja sepenuh hati. “Penyelenggara dan Pengawas hukumnya wajib netral, lalu jika mereka yang melanggar siapa yang memberikan sanksi? DKPP? Urusan Pilkada Serentak bukan cuma di Kabupaten Kediri karena ini event nasional,” terangnya. (nng)
